GORONTALO – Gubernur Gorontalo kembali mengingatkan agar data penerima bantuan harus transparan. Hal itu untuk menghindari penyaluran sembako yang tidak merata bahkan tidak adil.
Pesan itu disampaikan Rusli seiring masih banyaknya keluhan masyarakat tentang bantuan pangan yang masuk melalui sms maupun aplikasi whatsapp.
“Sehingga pak camat, dipantau di kantor-kantor desa, masyarakat bisa datang cek. Jika tak ada namanya, kenapa nama saya tidak ada? Padahal saya orang miskin. Itu gunanya transparansi,” terang Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, saat menyerahkan bantuan pangan bersubsidi kepada 1000 KPM di Kantor Camat Tabongo, Kabupaten Gorontalo, Rabu(13/5/2020).
Rusli pun memberikan contoh dari pemda Kabupaten Pohuwato soal transparansi data penerima bantuan.
” Tolong contohi yang dilakukan Pemda Pohuwato. Contohnya di Kec. Tabongo ini, didata semua penduduknya, jadi dikeluarkan TNI Polri, ASN keluar, pegawai- pegawai keluar dulu, termasuk orang-orang kaya dikeluarkan. Nah sisanya itu dicatat, cek lagi mana yang sudah dapat PKH, BLT, bantuan pangan non-tunai daerah maupun pusat,” urai Rusli.
Menurut gubernur, anggaran Jaring Pengaman Sosial untuk membantu kabupaten kota sebanyak 60% yang berasal dari anggaran provinsi sudah diserahkan sesuai dengan data yang diberikan bupati walikota. Untuk sisanya sebesar 40 persen disediakan oleh pihak kabupaten/kota sendiri. Diharapkan tidak ada lagi kecemburuan dan permasalahan di desa ketika semua ini transparan. (Adv)
Sumber : Humas Pemprov Gorontalo
