Pojok6.id (Pohuwato) – Bupati Pohuwato, Saipul A Mbuinga, menegaskan tuntutan masyarakat penambang tradisional di konsesi PGP terus diperjuangkan. Selain itu, pelayanan publik juga dipastikan berjalan sebagaimana biasanya, pasca aksi rusuh beberapa hari lalu.
Hal itu disampaikan Bupati Saipul, dalam acara majelis taklim akbar ke-VII di Kecamatan Paguat, Minggu 24 September 2023. Ia mengatakan, kejadian rusuh di Pohuwato beberapa hari lalu merupakan cobaan berat bagi pemerintah daerah.
“Daerah kita mendapatkan musibah besar. Kami sudah melakukan. Saya sampai datang ke tempat pembeli, saya sampai datang sendiri,” Kata Saipul A Mbuinga, Minggu, (24/9/2023).
Ia menambahkan, bahwa pemerintah daerah kembali membuka ruang mediasi, mengingat adanya komitmen perusahaan yang menjanjikan langkah bermartabat, untuk para penambang tradisional di konsesi PGP. Sejauh ini yang dituntut masyarakat penambang terhadap perusahaan adalah pemberian tali asih yang wajar dan sepadan.
“Kami pemerintah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, harus melakukan mediasi apa yang menjadi tuntutan rakyat. Pada saat perusahaan berkomitmen kepada kami, dihadapkan Forkopimda untuk menurunkan secara bermartabat, rakyat rakyat yang ada di wilayah 100 Ha, dan di wilayah GSM 2000 sekian Ha,” Ujar Saipul.
“Namun rakyat para penambang memintakan agar apa yang dikompesasi kepapaan mereka agar dapat menciptakan sektor ril lainnya akan berusaha setelah mereka tidak beraktivitas lagi. Wajar, tapi butuh proses.” Katanya menambahkan.
Terkait pembakaran kantor Bupati oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, lanjut dia, dirinya tidak mempersoalkan, bahkan memberikan maaf terhadap para pelaku.
Sebagai informasi tambahan, kejadian di Pohuwato telah jadi perhatian pemerintah pusat, termasuk untuk pembangunan kantor bupati yang baru.
