Pojok6.id (Partai) – Aksi demo Masyarakat Penambang Kabupaten Pohuwato pada Kamis (21/9/2023), berujung kerusuhan. Massa aksi membakar Kantor Bupati hingga merusak kantor DPRD Pohuwato.
Kerusuhan ini diduga akibat dari mandeknya komunikasi, antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Menurut informasi yang dihimpun oleh awak media, massa aksi menjadi rusuh akibat tidak ada pihak pemerintah, yang mendengarkan aspirasi mereka.
Menurut Kris, dirinya dimintakan update terkait kerusuhan Pohuwato oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
“Semalam kami langsung rapat terbatas, membahas kejadian kerusuhan ini. Kami juga sudah berkoordinasi langsung dengan Bung Adian Napitupulu semalam, karena beliau anggota DPR-RI Komisi VI yang membidangi ESDM. Kami mengamati betul kejadian kerusuhan kemarin, sehingga kami menganggap masyarakat yang menuntut hak mereka harus ada yang membela. Maka tugas kami lah akan selalu berdiri membela rakyat.” tambah Kris.
Olehnya dengan tegas kami menyampaikan hal hal sbb:
1. Meminta Pemerintah Pusat untuk menurunkan Tim Pencari fakta ke Kab.Pohuwato.
2. Meminta Tanggung jawab penuh kepada pemilik Perusahaan terhadap apa yang terjadi di Kab. Pohuwato
3. Meminta pihak pengamanan agar melakukan tindakan pengaman secara persuasif dan tetap terjaga kondusipnya situasi di Kab. Pohuwato.
4. Meminta kepada seluruh Masyarakat agar tetap tenang menjaga ketetentraman dan tidak mudah terpropokasi.
5.PDI Perjuangan akan melakukan pendampingan hukum kepada Masyarakat yang terkena imbas dari kerusuhan yang rasa keadilannya yang buntu.
Menurut Kris, Tim Pencari Fakta Nasional harus turun ke Pohuwato untuk mencari tahu fakta yang sebenar benarnya terkait dengan permasalahan tambang di Pohuwato, agar terungkap siapa aktor aktor yang terlibat membuat buntunya persoalan ini, yang membuat rakyat kecewa dan marah. Banyak hal yang juga di adukan oleh perwakilan masyarakat penambang ke DPRD Provinsi Gorontalo.
“Hal yang tidak masuk akal jika ada anggapan rakyat ingin melawan negara dan mau berhadapan dengan aparat itu tidak mungkin, tetapi kenapa ini terjadi. Sekali lagi ini kebuntuan komunikasi,” ungkapnya.
Bahkan, lanjut Kris, terinformasi masyarakat di sana terintimidasi, pembeli emas tidak berani lagi membeli emas dari hasil tambang masyarakat. Padahal mereka butuh makan, ada anak keluarga yang dinafkahi.
“Dan harus di ingat, masyarakat penambang itu jauh lebih awal dan bahkan indonesia sebelum merdeka, sudah ada pertambangan rakyat di sana. Semoga secepatnya masalah ini cepat terselesaikan dan stop selalu menyalahkan masyarakat,” tutup Kris.
