TULUNGAGUNG – Ribuan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Radikalisme, Komunisme dan Terorisme (AMAR), melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Tulungagung. Aksi dipicu terkait isu Yayasan Pondok pesantren (Ponpes) Imam Syafi’i di Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, yang diduga menyebar paham radikalisme.
“Berkedok lembaga pendidikan, sekelompok masyarakat aliran radikal ini membuat gelisah masyarakat Tulungagung, dan warga Desa Tapan pada khususnya,” ujar salah satu Orator, Senin (3/8/2020).
Dalam pernyataan sikapnya, aksi ini menuntut Bupati bersama Forkopimda Tulungagung agar segera melaksanakan tugasnya sesuai amanat perundang-undangan, menegakkan supremasi hukum, mendorong pemerintah untuk menolak segala bentuk radikalisme, komunisme dan terorisme, mengembalikan ketentraman Kabupaten Tulungagung, menarik pasukan dari wilayah desa Tapan atau Yayasan Imam Syafi’i, bubarkan kombatpol, dan yang terakhir tuntaskan proses hukum Yayasan Imam Syafi’i di desa Tapan.
Sementara itu, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo yang menerima massa aksi menyampaikan, pemerintah daerah sudah meminta Yayasan Imam Syafi’i menghentikan proses pembangunan hingga berkas administrasi dilengkapi.
“Selaku pemerintah daerah telah memberikan surat peringatan pertama dan kedua, dan juga segera mungkin yayasan melengkapi ketentuan hukum dalam hal pembangunan fisik atau infrastruktur,” tandasnya.
Maryoto juga berpesan kepada semua elemen masyarakat, baik massa yang melakukan aksi atau yayasan tetap menjaga situasi kondusif dan pihak yayasan segera melakukan sosialisasi kepada segenap warga Desa Tapan.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua AMAR Tulungagung, Maliki Nusantara menyampaikan, pihaknya telah melakukan penelitian dan ada beberapa sumber terkait yang mengindikasikan yayasan tersebut tarkait dengan paham radikalisme.
“Tulungagung merupakan salah satu lokasi penggemblengan paham atau aliran radikal di Indonesia. Nah seperti kejadian dua tahun lalu contohnya, sekelompok anggota teroris ditembak mati diperempatan rumah sakit lama Tulungagung,” kenangnya.
Menurutnya, aksi unjuk rasa ini untuk mendorong pemerintah untuk menggerakkan kekuatan umum dan dapat mendeteksi sedini mungkin guna menciptakan situasi Tulungagung tetap aman dan nyaman.
“Jika tuntutan kami tidak ditindaklanjuti, maka kami akan menggalang aksi lagi dengan kekuatan massa yang lebih besar,” tutupnya. (fer)
