Pojok6.id (Pohuwato) – Pemerintah Daerah Pohuwato menanggapi kabar terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Provinsi Gorontalo, mengenai pembatalan Surat Keputusan (SK) Bupati, nomor 470/22/lX/2022, atas pengangkatan Ilham Langago, sebagai Kepala Desa (Kades) Marisa Utara, Kecamatan Marisa hasil Pilkades 2022.
Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Pohuwato, Arman Mohamad menyampaikan bahwa, hingga kini belum mendapatkan laporan langsung terhadap putusan tersebut. Untuk diketahui Informasi putusan pengadilan itu teregistrasi dengan nomor 20/G/2022/PTUN.GTO, Rabu, 14 Desember 2022.
“Kami belum memperoleh tembusan putusan itu, dan belum memperoleh laporan secara langsung dari lawyer yang menangani. Kami baru memperoleh (info) dari medsos yang beredar,” Kata Arman Mohamad, Kamis, (15/12/2022).
Ia mengatakan Pemerintah Daerah akan menghormati putusan pengadilan. Namun ia masih menunggu surat resmi tekait keputusan tersebut. Pemerintah perlu mengkaji lebih jauh untuk melakukan langkah yang akan diambil selanjutnya.
“Pada prinsipnya pemerintah daerah menghormati putusan lembaga PTUN, namun putusan tersebut akan dipelajari apakah yang diperintahkan oleh putusan itu. Jelas menjadi langkah pertimbangan langkah hukum berikutnya,” Ujarnya.
Ia menambahkan bahwa, dalam waktu dekat pemerintah akan mengambil keputusan. Ditegaskan bahwa, prosedur hukum tersebut adalah hal yang wajar dalam sebuah berdemokrasi.
Untuk diketahui, dalam perkara ini sebagai penggugat ialah Piter Pakaya, rival Ilham Langago di Pilkades. Piter mempersoalkan surat suara melebihi daftar pemilih tetap (DPT), kemudian panitia Pilkades, termasuk BPD Marisa Utara yang melakukan pembukaan surat suara tanpa disaksikan oleh para saksi.
“Secara regulasi perundang-undangan PTUN sama dengan peradilan umum lain, di pada tingkatan berikutnya. Paling lambat hari Senin, kami akan melakukan rapat lintas untuk mengambil keputusan langkah apa yang akan ditempuh,” Pungkasnya.
