Pojok6.id (DPRD) - Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan DPRD […]
Hingga 30 November 2020, dari 100 sertipikat bidang tanah yang ditargetkan di tahun 2020 ini, sudah ada 78 bidang yang telah bersertifikat. Bidang tanah yang disertifikasi adalah yang tercatat dalam inventarisir Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) melalui Pusat Studi Edukasi Antikorupsi membuka pendaftaran sertifikasi penyuluh antikorupsi secara daring. Penyelenggaran pendaftaran yang dilakukan secara daring menggunakan metode Asesmen jarak jauh, hal itu dilakukan untuk merespon situasi pandemi Covid-19.
Menurut Bupati yang menjadi rawan masalah Korupsi di lingkup Pemerintah itu ada pada titik-titik tertentu, semisal pelayanan kepada masyarakat baik itu dari segi kepengurusan ijin serta barang dan jasa.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomalango menilai pendataan aset dan optimalisasi PAD se Provinsi Gorontalo masih cukup rendah. Misalnya terkait dengan pendataan aset tanah pemerintah daerah yang tersertifikasi serta pemanfaatan aplikasi tax online (pajak daring).
Ketua Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Maruli Tua menjelaskan, dari enam kabupaten dan kota yang ada baru Pemkot Gorontalo yang sudah menyerahkan Perwako tentang Tax Online System. Harusnya regulasi itu sudah diserahkan Selasa (11/8) hari ini.
Permasalahan aset yang melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dengan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango terkait kepemilikan objek wisata Lombongo dimediasi oleh tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Proses mediasi berlangsung melalui rapat koordinasi secara virtual,Jumat (24/7/2020).
Hal tersebut dikeluhkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Diskusi Interaktif dengan KPK dan Gubernur se-Indonesia, via video conference, Rabu (24/6/2020)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pemerintah daerah (pemda) transparan dalam mendistribusikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dan mengevaluasi kriteria penerima bansos.
Laporan tersebut di sampaikan saat mengikuti rapat melalui video conference bersama Unit I Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI, diruang Upango Kantor Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, (23/04/2020).
Renaksi 2019 Provinsi Gorontalo tertinggi di area intervensi pelayanan terpadu satu pintu yakni sebesar 92%. Sementara untuk manajemen aset daerah mencapai angka 80%.
No More Posts Available.
No more pages to load.
