GORONTALO – Hasil rencana aksi (Renaksi) Pemerintah Provinsi Gorontalo tahun 2019 diapresiasi Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Renaksi 2019 Provinsi Gorontalo tertinggi di area intervensi pelayanan terpadu satu pintu yakni sebesar 92%. Sementara untuk manajemen aset daerah mencapai angka 80%.
“Saya selama satu tahun mendampingi provinsi Gorontalo dinamikanya cukup banyak yang terjadi. Provinsi Gorontalo cukup bagus. Saya harapkan juga secara pribadi untuk di Provinsi Gorontalo itu pilot project nya,” Kata Maruli Tua selaku Karsatgas Korsupgas KPK wilayah Gorontalo melalui video conference bersama Gubernur Gorontalo Rusli Habibie,Kamis (23/4/2020).
Selain itu beberapa area intervensi seperti perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa dan manajemen ASN ada dikisaran 72 dan 73%. Sementara optimalisasi pendapatan daerah dan penguatan kapabilitas APIP di angka 60%.
Dalam pengadaan barang dan jasa penanganan virus corona di Gorontalo, Gubernur Rusli menekankan transparansi, khususnya dalam pengadaan alat kesehatan. Hal ini mempedomani Surat Edaran KPK nomor 8 tahun 2020.
“Terkait pengadaan alkes untuk Covid-19, kami selama ini sudah mendapatkan pendampingan dari kejaksaan dan BPKP. Kedepan kami akan meningkatkan lagi renaksi di 2020,” tutur Rusli. (Adv)
Sumber : Humas Pemprov Gorontalo
