Pojok6.id (Pohuwato) – Ketua BPD Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, Risman Daud, akhirnya buka suara. Ia menjelaskan, ketidakhadiran dirinya saat di rapat dengar pendapat (RDP), di DPRD pada Selasa, 30 Agustus 2022 lalu, sebab dalam keadaan sakit. Namun kini, pihaknya kecewa terhadap ketua panitia Pilkades Kabupaten, Arman Mohamad.
“Selama dua minggu sakit, berobat. Tapi kemudian kita sudah hadir hari Jumat tanggal 2 kemarin, tapi beliau asisten I selaku ketua panitia Pilkades Kabupaten Arman Mohamad tidak hadir,” kata Risman Daud, Sabtu (3/9/2022).
Risman mengatakan pihaknya kecewa, selaku ketua panitia Pilkades Kabupaten, tidak melayani warganya saat mendatangi kantor DPRD, Jumat 2 September 2022. Menurutnya kedatangan warga Buntulia Barat, dalam rangka untuk audiensi mengenai persoalan Pilkades.
Terpisah, Syamsudin, salah satu warga Desa Buntulia Barat, sekaligus aktivis Amanat Penderitaan Rakyat atau “Ampera”, juga menyampaikan hal serupa.
“BPD Buntulia Barat Kecewa atas kaburnya asisten I dari ruangan rapat, tanpa alasan yang jelas. Padahal asisten satu termasuk orang yang pertama bertanggung, terhadap sengketa Pilkades di tingkat Kabupaten,” Kata Syamsudin melalui keterangan tertulis.
Pihaknya menyayangkan rapat itu, tidak dihadiri oleh ketua panitia Pilkades tingkat Kabupaten Pohuwato. Padahal menurut dia, persoalan itu perlu diselesaikan bersama. Untuk diketahui dalam pertemuan itu turut dihadiri oleh 6 anggota BPD, mulai dari ketua, wakil ketua, dan 4 anggota. Sejumlah warga Buntulia Barat juga hadir saat itu.
“Karena asisten satu adalah ketua panitia Pilkades tingkat Kabupaten, yang harusnya duduk bersama degan BPD. Apa lagi ini adalah rapat resmi oleh DPRD lewat komisi,” ujarnya.
Menanggapi itu, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Pohuwato, sekaligus ketua panitia pilkades kabupaten, Arman Mohamad menjelaskan, saat itu bertepatan dengan agenda lainnya, sehingga keluar dari ruangan.
“Jumat Kemarin kami hadir, karena adanya undangan RDP dengan Panitia dan BPD Marisa Utara. Tiba-tiba akan disambung RDP dengan Buntulia Barat. Maka atas izin Ketua Komisi I, saya tidak ikut karena saya mewakili bupati pada acara yang lain, diantaranya membuka Diskusi Publik tentang kenaikan BBM oleh PJS Pohuwato,” Kata Arman Mohamad.
“Setelah acara tersebut, saya kembali ke DPRD dan memilih tidak ikut pertemuan dengan Buntulia Barat, karena tidak ada kewajiban saya ikut karena tidak masuk di agenda resmi,” sambungnya.
Menurut Arman, persoalan di Buntulia Barat yang dituntut warga saat ini, bukan lagi di ranah panitia Pilkades. Soal jadwal pelantikan kepala desa, panitia Pilkades Kabupaten menjadwalkan waktunya tanggal 5 September 2022. Hingga saat ini belum ada info terkait perubahan jadwal pelantikan.
“Lagian tuntutan mereka bukan ranah kami memberikan jawaban. Soal mekanisme Pilkades kami sudah berulang ulang menjelaskan sehingga kami anggap tidak perlu lagi,” Pungkasnya.
