Jakarta – Kasus dugaan malpraktek yang terjadi di Gorontalo dan sempat viral di media sosialpada akhir tahun 2018 lalu, hingga kini belum menemui titik terang. Korban kasus tersebut mengadu ke salah satu Anggota DPD RI Dapil Gorontalo, Dewi Sartika Hemeto dan sudah dilaporkan ke Komnas Ham.
Kasus ini berawal dari dugaan kelalaian pelayanan persalinan oleh bidan Puskesmas Global Limboto, terhadap pasien atas nama Sabrina pada 25 September 2018 lalu. Menurut Samian Lumula, suami korban, kejadian ini sudah dilaporkan ke Polres Limboto, namun sampai saat ini belum ada titik terangnya. Hal tersebut membuat dirinya mencari keadilan hingga ke tingkat pusat.
Kasus tersebut menuai berbagai reaksi masyarakat, termasuk Senator DSH. Dewi mengatakan, bahwa upaya Pak Samian untuk mencari keadilan hingga ke Komnas Ham RI merupakan hak nya sebagai warga negara.
“Sedikit banyak saya sudah tahu kronologinya, setelah tadi Pak Samian ketemu saya. Terkait beliau mengadu ke Komnas Ham itu adalah haknya sebagai warga negara, dan itu dilindungi oleh undang-undang,” jelas DSH.
Dewi berharap kasus ini segera mendapatkan penjelasan dari Bupati atau dinas terkait.
“Secara teknis dan prosedural, saya tidak bisa menjelaskan apakah yang dilakukan oleh bidan Puskesmas Limboto itu benar atau keliru, dapat dikategorikan malpraktik atau bukan, yang pasti saya berupaya memediasi dan membantu Pak Samian dalam mencari titik terang atas musibah yang menimpanya,” ungkap DSH.
Dewi juga menjelaskan, bahwa penting bagi pemerintah untuk menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi kinerja terhadap pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Gorontalo saat ini.
“Misalnya perlu dilakukan evaluasi terhadap ketersediaan alat-alat kesehatan yang memadai dan moderen ditiap-tiap unit pelayanan kesehatan, mulai dari PUSTU, PUSKESMAS, hingga ke RSUD,” lanjutnya.
Disamping itu, Dewi pun menilai penting adanya peningkatan kesejahteraan petugas medis yang dibarengi dengan upgrading skill, yang dilakukan secara kontinyu terhadap SDM petugas medis yang ada.
“Kami di DPD saat ini masih sebatas mendorong dan mengawasi dari sisi regulasi agar nantinya ada peningkatan anggaran terhadap pelayanan kesehatan diseluruh Indonesia, mudah-mudahan kawan-kawan di DPR juga bisa menyuarakan hal yang sama,” tutup Dewi. (rls)
