Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) sipapun dia harus menjunjung tinggi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), sehingga azas hukum presumption of innosence (Azas Praduga Tak Bersalah) menjadi pengakuan utama kita bersama,
Oleh: Dahlan Pido, SH., MH. (Praktisi Hukum/Advokat Senior) Pojok6.id (Opini) - Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan […]
Headlines
Tag: DAHLAN PIDO
Sah Tidaknya Musyawarah Besar (Mubes) Lamahu 2020
Ayat-ayat ini menunjukkan suatu perintah Musyawarah sebagai kewajiban hukum bagi muslim dan merupakan salah satu dasar dalam memerintah.
Undang-Undang Melarang Jabatan Kedua Kepala Daerah Untuk Ikut Pilkada Ketiga
Indonesia sebagai Negara Hukum dapat dilihat dari rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yakni Kedaulatan Rakyat dilaksanakan menurut UUD, bukan oleh lembaga MPR.
Beban Pertanggungjawaban Penyebar Berita Bohong (Hoax)
Teknologi komunikasi telah menjadi sebuah tumpuan sejarah bagi manusia, terutama dalam dunia komunikasi massa (diantara media sosial), yang memberikan kontribusi dalam ruang aktivitas individu maupun sosial, banyak plus minusnya, tergantung kita/masyarakat menggunakannya.
Dilema Ketentuan Dalam UU ITE Tentang Ujaran Kebencian
Undang-undang ini tentu tak sepenuhnya buruk, karena ketentuan didalamnya banyak mengatur seperti soal tanda tangan eletronik yang sebelumnya tak punya kekuatan hukum, dan soal hak kekayaan intelektual yang makin relevan dengan perkembangan teknologi saat ini.
Apa Sanksi Pembocor Data Pribadi
Data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama atau keyakinan, kesehatan, kondisi fisik, kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.
Aspek Hukum Perdata & Pidana Dalam Lingkungan Hidup
Lemahnya penegakan Hukum Llingkungan menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, harus ada langkah- langkah tegas untuk menerapkan norma dan kaidah hukum yang berlaku, salah satunya dengan ancaman sanksi baik Pidana, Perdata, maupun sanksi Administratif.
Sah Tidaknya Penetapan Tersangka Dalam Pembebasan Lahan GORR
Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM), sehingga azas hukum presumption of innosence atau azas praduga tak bersalah menjadi pengakuan utama kita bersama, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya kita semua tunduk terhadap Hukum dan HAM, termasuk dalam proses penegakan hukum.
Adakah Korupsi Di GORR Atau Penyalahgunaan Wewenang
Kejaksaan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, memiliki tugas mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
No More Posts Available.
No more pages to load.