GORUT – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara segera menindak lanjuti persoalan pemutusan arus listrik yang dilakukan oleh PLN Rayon Kwandang. Sebelumnya perkantoran dilingkungan Pemkab Gorut terpaksa diputus sementara aliran listrik karena diketahui menunggak pembayaran.
Menyikapi hal itu, Sekda Gorut Ridwan Yasin menjelaskan telah melakukan sejumlah upaya pasca pemutusan listrik sementra. Ia mengakui kejadian itu memang terkait dengan pembayaran setiap bulannya oleh pemkab Gorut.
“Saya begitu listrik diputus memang sudah menerima laporan dari kabag umum dan bendahara “ Ujar Ridwan.
Dari laporan itu Ia menjelaskan bahwa tagihan pemkab Gorut setiap bulannya sekitar 70 juta rupiah namun pada bulan ini tagihan mencapai 81 juta rupiah.
“Berarti ada selisih 10 juta sekian “ Imbuhnya.
Dari selisih itu sebenarnya menurut Ridwan pemerintah Gorut telah siap dengan anggaran di DPA dan RKA.
“Jika nanti pembayarannya dilakukan kesana sebenarnya bisa. 70 juta ambil uang dari luar 10 juta sekian terbayar semua.Cuma persoalannya,kalau ini dibayar yang 10 juta sekian diluar dari RKA maka BPK akan mempertanyakan kenapa demikian,kenapa bisa jadi tunai padahal kita kan pembayarannya non tunai “ Jelas Ridwan.
Untuk itu ia mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak PLN Provinsi Gorontalo.Dari komunikasi itu diakuinya bahwa jika tunggakan itu tidak dibayar maka juga akan menjadi temuan dari pusat.
“ Karena harus nihil diakhir tahun.coba kalau bukan diakhir tahun maka tidak akan terjadi seperti ini semua pada nihil.semua pada tutup buku.nah jika ada temuan ataupun tunggakan maka itu kinerja dari instansi itu.termasuk kami,pada hari ini kami sudah berikan peringatan kepada OPD untuk menihilkan semua,kalau ada itu bisa jadi temuan “ jelas Ridwan.
Bagi Ridwan pemkab Gorut bisa saja membayarkan silisih 10 juta rupiah namun terkendala pada persoalan perintah pembayaran yang non tunai bukan tunai.
“ Non tunainya 70 juta bukan 81 juta karena itu anggaran yang sudah tersedia.itu kira kira,sehingga saya kira berbagai macam kendala teknis dan pihak PLN pada prinsipnya tetap menunggu komitmen pembayaran “
Ia menegaskan telah meminta agar listrik kembali dinyalakan dan dilakukan pembayaran tunai meskipun dengan resiko akan menjadi temuan administrasi.
“ saya bilang biar saja jadi temuan administrasi asal ini bisa lampu segera dinyalakan “ Imbuhnya. (Adv-KT06)
