Sambangi KLHK, Bupati Pohuwato Bahas Bandara Imbodu dan Pelabuhan Bumbulan

Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga (keempat dari kanan) bersama Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Prof Winarni Dien Monoarfa (ketiga dari kiri) dan sejumlah pejabat KLHK RI (Foto: Istimewa)

Pohuwato Saipul A Mbuinga membahas masalah dalam merampungkan  Bandara Imbodu, Randangan dan pengembangan di Kementerian Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Kamis, (27/5/2021).

Pembahasan itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Pohuwato, Yunus Mohamad yang turut mendampingi Bupati Pohuwatu Saipul A Mbuinga dalam kunjungan kerja itu. Ia mengungkapkan pemerintah daerah menseriusi pengembangan akses perhubungan di Pohuwato.

“Terkait dengan akses menuju bandara karena itu masih masuk dikawasan. Alhamdulillah prosesnya permohonan telah kita ajukan termasuk yang diserahkan pak bupati tadi.Itu masih menunggu balasan surat dari Kementerian setelah masuk permohonan tadi yang ditujukan ke BPKH untuk melakukan terkait dengan survei,” Jelasnya.

Read More
banner 300x250

 

Yunus mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelesaikan Surat Keputusan (SK) tata batas kawasan Bandara Randangan yang dokumen pelengkapnya ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo.

“Percepatan SK tata batas, alhamdulillah draftnya telah dibuat tinggal menunggu satu dokumen yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup provinsi Gorontalo. Itu sudah jalan prosesnya,” jelas Yunus.

Sementara itu, untuk pengembangan pelabuhan Bumbulan, kata Yunus, Pemerintah daerah akan menyerahkan ke Kementerian Perhubungan. Untuk mendukung itu, pengurusan kawasan juga tengah dirampungkan.

“SK pelepasan pelabuhan Bumbulan. karena rencana setelah ada SK pelepasan status tanah itu sudah jelas, itu akan diserahkan ke kementerian perhubungan untuk pengembangan pelabuhan. Alhamdulillah semua sudah siap. Tinggal menunggu berita acara terkait dengan pelepasan kawasan Bumbulan,” imbuhnya.

Dalam pertemuan itu Bupati Saipul A Mbuinga diterima langsung oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Prof Winarni Dien Monoarfa dan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.(Adv/Nal)

Baca berita kami lainnya di


banner 468x60

Related posts

banner 468x60