Gorontalo – Cipayung Plus Provinsi Gorontalo bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo, menggelar diskusi publik dalam “Menyikapi potensi konflik komunal dan penanaman nilai-nilai demokrasi di tahun politik 2019”, yang diselenggarakan di Tip Top Coffee, Selasa (2/4/19)
Dialog kebangsaan ini diselenggarakan oleh organisasi ekstra kampus, yang juga tergabung dalam Cipayung Plus Provinsi Gorontalo, diantaranya Ikatan Mahasiswa Muhammadiayah (IMM) Gorontalo, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demogkrasi (LMND) Gorontalo, Gerakan Mahasiswa Nasional Iindonesia (GMNI) Gorontalo, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Gorontalo dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Gorontalo.
Kata Fitri Usman, selaku anggota Cipayung Plus yang juga Ketu IMM Kota Gotontalo mengungkapkan, kegiatan dialog kebangsaan ini telah digagas dari diskusi kecil oleh anggota Cipayung, dalam rangka menjelang pemilu 2019.
“Bangsa kita diperhadapkan ketidakpercayaan masyarakat akan sistem demokrasi itu,” kata Fitri.
Fitri juga menjelaskan, bahwa diskusi kebangsaan ini diselenggarakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap demogkrasi di Indonesia, terutama untuk mengenalkan demokrasi kepada mashasiswa yang masih dalam kategori pemilih pemula.
“Tentunya kita memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mengembalikan sistim demokrasi ini ke jalan yang sebenarnya, seperti yang diamanahkan kepada kita melalui falsafah undang-undang 1945,” ujar Fitri.
Selain itu Fitri menambahkan, melihat kondisi konflik yang terjadi di tengah masyarakat tentang situasi demokrasi di tahun politik 2019, hal itu juga dipengaruhi pemberitaan di media massa dan media sosial yang mengakibatkan konflik di masyarakat.
“Hal ini timbul karena ketidak percayaan yang diakibatkan berbagai pemberitaan yang disuguhkan oleh media Massa dan media sosial, yang kita melihat fenomena itu terlalu banyak memecah belah umat dan masyarakat itu,” unngkap Fitri, menjelaskan konflik yang terjadi.
Diskusi kebangsaan itu dibuka oleh Sekertaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, dan menghadirkan pemateri dari Akademisi Basri Amin, Ketua Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi Divisi Hukum, Polda Gorontalo, dan Kesbangpol Provinsi Gorontalo. (KT-05)
