Pojok6.id (Kota Gorontalo) – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menegaskan bahwa kebijakan mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo tidak akan dilakukan atas dasar emosi atau kepentingan politik. Ia menyatakan bahwa setiap keputusan mutasi, harus didasarkan pada evaluasi objektif terhadap kinerja pejabat.
“Saya beri waktu enam bulan untuk melihat progres kinerja dari masing-masing OPD. Setelah itu baru akan dievaluasi. Saya tidak mau melakukan mutasi, karena akan didominasi emosional. Jika memang ada yang perlu dimutasi, maka itu berdasarkan kemampuan dan kinerjanya, bukan karena hal lain,” ujar Adhan.
Adhan menyampaikan bahwa sebagai kepala daerah, ia memiliki kewenangan untuk mengajukan mutasi kepada Menteri Dalam Negeri. Namun, ia menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak akan digunakan secara sembrono atau demi kepentingan tertentu.
“Kalau memang ada kebutuhan untuk melakukan mutasi, saya bisa meminta izin ke Mendagri. Tapi meskipun saya diberi izin, saya tidak akan melakukan mutasi hanya karena emosi atau dendam politik. Itu bukan cara saya memimpin,” tegasnya.
Lebih jauh, Adhan mengungkapkan bahwa dirinya telah mengantongi sejumlah nama pejabat, yang dinilai kinerjanya kurang memuaskan. Bahkan, ia mencatat ada beberapa OPD yang mengambil kebijakan di luar arahan wali kota.
“Sudah mulai kelihatan ada OPD yang coba-coba bertindak di luar arahan. Itu akan menjadi catatan penting bagi saya, dalam menilai keseriusan dan kedisiplinan dalam bekerja,” kata Adhan.
Selama empat bulan awal masa kepemimpinannya, Adhan menyatakan akan bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Ia ingin memastikan setiap langkah diambil secara bijak, profesional, dan berpihak kepada kepentingan publik.
“Selama empat bulan saya menjabat, saya tidak akan semena-mena memberikan kebijakan, hanya karena emosi atau dendam yang dilandasi kepentingan politik. Saya ingin birokrasi ini berjalan profesional, transparan, dan fokus pada pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kepada seluruh jajaran OPD, agar tetap fokus dalam menjalankan program kerja dan tidak terjebak pada dinamika politik.
“Saya ingin birokrasi ini berjalan secara profesional. Jangan campur adukkan tugas pemerintahan dengan kepentingan lain. Kita semua bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” pungkas Adhan. (Adv)
