Pojok6.id (DPRD) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kembali meraih opini laporan keuangan Wajar Tanpa […]
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kembali meraih opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesepuluh kalinya. Kendati demikian, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea menyebut WTP tersebut tidak menjamin daerah bebas dari korupsi.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea pertanyakan janji Gubernur Gorontalo yang akan segera menyelesaikan persoalan tapal batas Sulawesi Tengah (Sulteng) – Gorontalo, tepatnya Antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut).
“Seharusnya anggota dewan itu, kita tinggalkan saja soal partai, semuanya menyatu untuk mementingkan kepentingan rakyat. Itu yang belum terbangun” Kata Adhan usai gelar Reses di Yayasan AD-Center Kota Gorontalo, Selasa (15/2/2022).
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea mempertanyakan izin pembangunan Indomaret yang ada di Terminal Dungingi, Kota Gorontalo. Sebab menurutnya, pembangunan Indomaret di ujung simpang tiga Terminal seringkali mengganggu pengguna jalan.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea mengatakan masih banyak radio amatir di Gorontalo yang mengunakan spektrum frekuensi tidak memiliki izin. Hal itu dikatakannya saat melakukan reses masa persidangan kedua tahun 2021-2022 di Kantor Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo, Selasa (8/2/2022).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea, berharap agar para penegak hukum lebih serius dalam memberantas korupsi di Provinsi Gorontalo.
Aleg DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea merasa prihatin dengan kondisi masyarakat dimasa pandemi Covid-19 yang tidak diperhatikan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo.Keprihatinan tersebut disampaikannya dihadapan konstituen, saat melakukan reses masa persidangan ke III di AD Center, Kota Gorontalo, pada Selasa (24/8/2021).
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat (AMPERA) Gorontalo mendatangi kantor DPRD Provinsi Gorontalo untuk menolak kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) di masa PPKM-Mikro, pada Senin (26/7/2021). Putu Andika, Koordinator Aksi mengatakan dari informasi yang didapat, di masa PPKM-Mikro terdapat enam orang yang diduga TKA masuk di Gorontalo.
Aleg Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menilai masyarakat Kota Gorontalo sudah patuh dengan pemberlakuan jam malam masa PPKM Mikro.
Adhan Dambea, Aleg Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo meminta penertiban jam malam masa PPKM Mikro untuk mengedepankan cara humanis. Dirinya menilai
No More Posts Available.
No more pages to load.
