GORONTALO – Pada survey yang dilakukan oleh Indo Barometer, tercatat bahwa tingkat kepuasan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berada jauh di bawah Presiden Jokowi. Tingkat kepuasan publik pada Wapres Ma’ruf Amin hanya 49,6%. Sedangkan masyarakat yang tidak puas dengan Wapres Ma’ruf Amin ada 37,5%.
Indo Barometer menggelar survei tersebut pada 9-15 Januari 2020. Survei ini melibatkan 1.200 ‘responden dari 34 provinsi di Indonesia. Indo Barometer menggunakan batas kesalahan kurang lebih 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data menggunakan metode face to face interview menggunakan kuisioner oleh surveyor terlatih.
Menanggapi hal ini, Rektor Universitas Negeri Gorontalo menyampaikan jika hasil survey tersebut masih berada pada taraf yang normal. Sebab tingkat kepuasan pada Wapes di hasil survey tersebut hanya terpaut 0.4 % dari 50 % publik Indonesia. Jadi, masih separuh warga yang melihat kinerja Wapres positif. Adapun yang tidak puas sejumlah 37.5 %, bagi Eduart tidak terlalu mempengaruhi sebab tidak semua warga bisa membedakan mana program, target dan capaian kinerja sesuai dengan tahapan dalam perencanaan pembangunan.
Bagi Eduart, hasil survey tersebut tidak bisa menjustifikasi kinerja, sebab saat ini APBN tahun 2020 baru berjalan dua bulan, sedangkan masih banyak program yang belum berjalan. Pengukuran kinerja pemerintahan berbeda dengan pengukuran mengenai kepuasan publik. Publik biasanya melihat dari apa yang tampak dari media massa, bukan dari pencapaian target dan indikator program pemerintah.
“Kinerja Wapres saya kira on the track, sebab beliau memposisikan diri sebagai pembantu Presiden dalam hal pengawasan dan monitoring program pemerintah. Hal ini saya kira sementara dilaksanakan secara normative. Tentu menjustifikasi kinerja dan kepuasan publik rendah saya kira keliru”. Ujar Eduart Wolok yang juga Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo.
Lanjut kata Eduart, hal ini baru bisa diukur saat memasuki triwulan kedua, ketiga dan keempat pada tahun anggaran yang berjalan. Jadi, mengukur kepuasan publik untuk 100 hari dan menyamakannya dengan kinerja pemerintah adalah hal yang tidak pas. (*)
