Pojok6.id (Gorontalo) - Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf dalam rapat Forkopimda yang membahas kurangnya […]
“Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada seluruh elemen masyrakat, TNI-Polri, forkopimda, tokoh masyarakat, mahasiswa yang kompak bahu membahu untuk memutus penularan Covid-19 ini. Terbukti sekarang Gorontalo tertinggi tingkat kesembuhannya di Indonesia,” ucap Rusli dalam arahannya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mulai menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perda yang terdiri dari 11 bab dan 23 pasal tersebut mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada 14 Oktober 2020.
“Denda bagi pelanggar itu akan menyesuaikan dengan kesalahan mereka, termasuk yang telah melanggar berulang kali. Namun sesuai data kami yang selalu diupdate belum ada pelanggaran yang dilakukan berulang kali,” jelas Sudarman.
“Kegiatan ini sebagai bentuk dukungan dari kita semua, dalam pendisiplinan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19 di Kota Tidore Kepulauan,” kata kapolres.
“Menurut saya, sebaiknya sanksi bagi pelanggar menggunakan sistem tilang dan diputuskan oleh pengadilan,” lanjutnya.
“Mayoritas pedagang dan pembeli dipasar Ngemplak sudah tertib menggunakan masker. Adapun yang melanggar, kita berikan sanksi hukuman ringan, seperti menghafalkan pancasila, sekaligus diberikan masker untuk digunakan,” ujar AKBP Pandia.
Imran mengatakan, masyarakat sebenarnya sudah mengetahui untuk penggunaan masker, hanya saja kadang kala mereka lupa, sehingga mereka lalai dengan Prokes. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, agar masyarakat lebih mematuhi protokol kesehatan terutama untuk penggunaan masker.
Sejumlah warga yang terjaring razia protokol kesehatan yang digelar Kepolisian Resor (Polres) Tulungagung, Senin (24/8/2020), mendapatkan hukuman push-up dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pemberian masker oleh Gubernur Gorontalo kepada perwakilan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan unsur mahasiswa, Selasa (18/8) mengawali sosialisasi pada masyarakat soal Peraturan Gubernur Gorontalo (Pergub) nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
Terhitung mulai 18 hingga 24 Agustus 2020, sosialisasi Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Peraturan Walikota se Gorontalo tentang Sanksi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 direncanakan akan mulai. Saat ini pemerintah daerah sedang merampungkan payung hukum sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2020.
No More Posts Available.
No more pages to load.
