Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan rapat kerja, Kamis (14/1/2020), untuk optimalisasikan APBD tahun 2021.
Tag: PARIS JUSUF
Pemprov Gorontalo dan DPRD Tandatangani Kesepakatan KUA/PPAS APBD 2021
Disamping itu untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 Pemerintah sendiri telah menetapkan tema pembangunan yang fokus pada sektor kesehatan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi.
Banggar Deprov Konsultasikan PP No. 33 Tahun 2020 ke Kemendagri
“PP no. 33 Tahun 2020 yang kita konsultasikan dengan Kemendagri ini berkaitan dengan standar harga satuan regional yang meliputi, Perjalanan Dinas dalam daerah dan luar daerah, Honorarium, serta tunjangan kinerja,” kata Paris Jusuf Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
Deprov Gorontalo Sahkan Ranperda Penyelenggaran Kesejahteraan Lansia
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat paripurna ke 25, di ruang sidang DPRD (19/8). Rapat tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat II terhadap Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) tentang penyelenggaraan kesejahteraan bagi para lansia yang di Provinsi Gorontalo.
DPRD dan Gubernur Gorontalo Sepakati KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun 2020
DPRD Provinsi Gorontalo dan Gubernur Gorontalo telah menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan, APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2020
Deprov Gorontalo Terima Dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 dari Gubernur
“Untuk pembahasannya KUA-PPAS APBD 2020 akan kami sesuaikan jadwalnya pada minggu depan” Ungkap Paris.
Deprov Gorontalo Sampaikan Hasil Laporan Evaluasi APBD Tahun Anggaran 2019
Paris Ra Jusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan menindaklanjuti hasil laporan yang dilakukan oleh BPK RI dan Kemendagri terkait dengan pertanggung jawaban keuangan pemerintah provinsi Gorontalo Tahun 2019, Badan Anggaran sendiri juga telah memberikan laporan evaluasi melalui rapat paripurna.
Banggar Deprov bersama TAPD Bahas Laporan Pertanggung Jawaban APBD 2019
Tim Badan Anggaran (Banggar) Dewan Provinsi (Deprov) Gorontalo membahas Laporan pertanggung jawaban APBD Tahun Anggaran 2019, bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Gorontalo, Selasa (21/07/2020).
Ketua Deprov Gorontalo : Masalah Miras Jadi Tanggung Jawab Semua Stakeholder
“Untuk hal penanggulangan ataupun pencegahan masalah miras tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan juga TNI/Polri, maka dari itu saya minta semua stakeholder bisa berperan”Ungkap Paris Jusuf saat menghadiri pemusnahan barang bukti miras di Mako Brimob Gorontalo, Sabtu (20/6/2020).
DPRD Provinsi Gorontalo Minta PSSB Tidak Dilanjutkan
DPRD Provinsi Gorontalo meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Permintaan itu menurut Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf menjadi salah satu kesimpulan setelah melakukan kajian bersama pimpinan dewan terkait hasil pemantauan yang telah dilakukan selama penerapan PSBB.
