Terkait permasalahan kredit macet pada bank yang obyeknya dari uang negara maupun swasta, dan ketentuan mana yang harus dipergunakan jika terjadi masalah, yang utama dan terpenting adalah memaksimalkan penyelamatan keuangan negara.
Oleh : Difa Amalia Dude S.EI, M.SEI (Dosen Ekonomi Islam & Praktisi Filantropi Islam) Pojok6.id (Opini) - Selama […]
Related News
Headlines
Tag: OPINI
Asimilasi dan Pergeseran Nilai Budaya Gorontalo Terhadap Tradisi Tumbilotohe
Propinsi Gorontalo menjadi daya tarik tersendiri dalam pengenalan budaya yang bernuansa keisalaman, tentu saja ini berkaitan erat dengan slogan daerah sebagai Serambi Madinah.
Omnibus Law Bertentangan Dengan UUD 1945 Dari Sisi Formil dan Materil
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU-XVIII/2020, mengabulkan Judicial Review Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada hari Kamis 25/11/2021tidak sesuai konstitusi atau inkonstitusional.
Lika Liku Usaha Kopi di Gorontalo
Bicara soal kopi, nampaknya Ryan Sawaku sudah khatam mengenai hal itu. Dalam menjadi barista sekaligus pengusaha kedai kopi, ada satu dilema yang dialami oleh Ryan yakni dilema antara Kualitas atau Harga.
Aturan Unjuk Rasa Cukup Pemberitahuan Bukan Ijin
Berunjuk rasa atau berdemonstrasi memang tidak dilarang di Indonesia karena memiliki aturan tersendiri, dan sudah diatur dalam UUD 1945 (Pasal 28) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Empat Pilar Penyangga Hukum Negara (hakim, jaksa, polisi dan Pengacara)
Dalam Konstitusi Negara kita, bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menentukan Negara Indonesia adalah Negara Hukum
Penundaan Pilkada 2024 Dari Sisi Konstitusi
Pojok6.id (Opini) – Pemilu (Pileg, Pilpres dan Pilkada) akan diselenggarakan dI tahun 2024 sebagaimana Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan UU 10 Tahun 2016, yang direncanakan pada tanggal 21 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024.
Hak Imun Anggota DPR RI / DPRD Tidak Absolut
Bahwa pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya, kehidupan berbangsa dan bernegara berada dalam aturan-aturan hukum.
Pentingnya Ketentuan Amdal Untuk Kepentingan Rakyat
AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) adalah analisis/dokumen Ilmiah yang bertujuan untuk kelayakan melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
Putusan MK No. 37/PUU-XVIII tentang UU No. 2/2020 Membatalkan Kekebalan Hukum (Hak Imunitas)
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 37/PUU-XVIII/2020 tanggal 28/10/2021 merupakan terobosan hukum jika dilakukan dengan pendekatan Restorative Justice demi Kepastian Hukum bersama, sehingga dibutuhkan kepekaan Lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi/KPK) bisa mengawal adanya kerugian negara yang timbul akibat Putusan MK ini.
No More Posts Available.
No more pages to load.