Ketua Fraksi PKB DPRD Pohuwato, Abdullah Diko menyatakan dukungannya terhadap sikap Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pohuwato, yang juga sekaligus Wakil Ketua DPRD Pohuwato Idris Kadji, yang melaporkan media Sinarpost.id ke Polres Pohuwato.
Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pohuwato sekaligus Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Idris Kadji, melaporkan media Sinarpost.id ke Polres Pohuwato.
Anggota legislatif PKS DPRD Pohuwato, Otan Mamu mendorong pemda menyiapkan fasilitas ruang terbuka hijau agar ramah anak. Dalam menciptakan keasrian taman, pemilihan jenis tanaman diharapkan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung khususnya bagi anak-anak.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pohuwato akan melakukan masa reses selama seminggu mulai pekan depan. Ketua komisi III DPRD, Beni Nento mengatakan agenda ini sekaligus untuk melihat pembangunan yang bersumber dari anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
“Agak susah dialihkan menjadi tambak karena sudah masuk di LP2B. Di perda tidak bisa. Sudah ada lahan itu di percetakan sawah kurang lebih 100 hektar sudah dialihfungsikan. Harus dikembalikan ke fungsi awal sebagai sawah,” kata Yusuf Makuta,Jumat (19/11/2021).
Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Rizal Pasuma mempertanyakan pengelolaan pungutan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yang berada di Desa Teratai, Kecamatan Marisa kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Menurutnya rusunawa berpotensi menambah pendapatan asli daerah (PAD) sehingga perlu dikelola dengan baik.
Pendalaman kasus dana bantuan sosial tunai (BST) di Kecamatan Popayato Timur masih berlanjut di Inspektorat Daerah (Itda) Pohuwato. Ketua Komisi I DPRD Pohuwato, Amran Anjulangi mengatakan pihaknya akan menunggu jalannya proses tersebut hingga pada bulan Desember 2021.
Ketua Komisi III DPRD Pohuwato, Beni Nento mengatakan pihaknya berencana akan mengevaluasi Pemerintah Daerah terkait dengan capaian realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada bulan Desember 2021.
Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi mengatakan akan memanggil kembali pihak Inspektorat Daerah (Itda) untuk mempertanyakan perkembangan kasus Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kecamatan Popayato Timur (Poptim). Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi kepada sejumlah warga Kecamatan Poptim yang melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD, Senin (15/11/2021).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pohuwato, Arman Mohamad mengatakan penamaan jalan di daerah menunggu keputusan DPRD Pohuwato. Penetapan nama jalan masih perlu dibahas sebelum di resmikan.
