Pojok6.id (Pemilu) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Gorontalo menggelar sosialisasi pengawasan […]
Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Gorontalo, secara khusus menemui Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di kediaman pribadinya di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Kamis, (13/2/2020). Pertemuan tersebut terkait persiapan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2020 dan juga terkait pembangunan kantor baru Bawaslu.
Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyiapkan dana 44 miliar rupiah untuk pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Dana Pilkada itu akan digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo.
“Publik harus tahu bahwa, setiap TPS itu ada namanya pengawas TPS, pengawasan dibentuk gunanya untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi, terutama PSU,” kata Salahudin Pakaya.
“Maka saya sampaikan, tidak benar sama sekali bahwa kadus- kadus saya intruksikan untuk memenangkan partai ataupun Hanna Hasana, itu bohong dan itu fitnah,” kata Bupati Nelson.
Jaharudin menambahkan, kedua kasus yang melibatkan Bupati Boalemo dan Caleg PPP tersebut diduga kuat sudah memenuhi unsur pidana pemilu.
Jaharudin menambahkan, pihaknya sudah mengundang saksi-saksi, mengundang ahli dan termasuk juga terlapor, untuk proses klarifikasi laporan tersebut.
Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Jaharuddin Umar mengatakan, saat ini tingkat kepercayan publik terhadap pengawas pemilu masih rendah. Ada beberapa indikator yang bisa mengukur hal tersebut, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat.
Makin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak tahun 2019, segala upaya terus dilakukan oleh pihak terkait untuk mensukseskan jalannya pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Dalam surat tersebut, lanjut Jaharudin, Bawaslu RI meminta Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota untuk merekomendasikan pernaikan DPT, yang sudah ditetapkan oleh KPU provinsi dan kabupaten / kota.
“Harapan kami, penertiban APK ini tidak menimbulkan polemik. Karena selalu saya menyampaikan bahwa penegakkan hukum itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, agar todak menimbulkan persepsi yang berbeda,” kata Djaharudin.
No More Posts Available.
No more pages to load.
