JAKARTA – Perjuangan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie akan nasib ribuan honorer di lungkup Pemprov Gorontalo, mulai menemukan titik terang. Menteri Dalam Negeri RI Jenderal (Purn) Tito Karnavian menanggapi keberadaan honorer, khususnya di Provinsi Gorontalo.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Zukri Suratinojo, usai mendampingi Gubernur menemui Mendagri pada Jumat (7/2/2020).
Zukri mengatakan, pada prinsipnya Mendagri memahami bahwa daerah masih membutuhkan tenaga honorer, khususnya guru dan tenaga kesehatan.
“Hal itu sejalan dengan Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pendoman Penyusunan APBD Tahun 2020. Salah satu isinya membuka ruang bagi daerah untuk menganggarkan honorarium bagi pegawai non PNS. Dan pemberian honorarium tersebut disesuaikan dengan sejumlah faktor, yang salah satunya efektifitas dalam pencapaian program,” kata Zukri.
Selanjutnya, Mendagri menyarankan Gubernur Rusli untuk berkonsultasi ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), terkait dengan adanya PP 49 Tahun 2018 yang menekankan tidak ada lagi perekrutaran tenaga honorer.
“PP tersebut mengatur hanya ada dua jenis pegawai di Indonesia yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK),” imbuhnya.
Mendagri berjanji akan membahas persoalan honorer bersama Menpan-RB dan juga Menteri Keuangan. Gubernur Rusli bersama tim juga rencananya akan diterima Menpan-RB hari Selasa pekan depan. Pada konsultasi dengan Mendagri, Gubernur Rusli didampingi oleh Sekretaris Daerah, Kepala BKD dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo. (adv)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
