Pojok6.id (Kota Gorontalo) – Pemerintah Kota Gorontalo terus memperkuat langkahnya dalam memerangi bahaya narkotika, dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
Melalui Forum Komunikasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika), komitmen untuk menjadikan Gorontalo sebagai wilayah bebas narkoba kembali ditegaskan.
Forum yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo di Roemah Marly Coffee pada Kamis (8/5/2025), menghadirkan para pemangku kepentingan, mulai dari instansi pemerintah hingga komunitas sipil. Fokus utamanya: membangun sinergi untuk menangkal bahaya narkoba hingga ke akar rumput.
Kepala BNN Kota Gorontalo, Ferry Sandy Sitepu, dalam pembukaannya menekankan pentingnya forum ini sebagai ruang komunikasi strategis dalam mengidentifikasi tantangan dan merumuskan solusi bersama.
“Kita ingin mengatasi peredaran narkotika serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Forum ini diharapkan menjadi wadah sinergi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan P4GN,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ferry juga menyampaikan bahwa mulai bulan Mei 2025, deteksi dini akan diintensifkan. Langkah ini menjadi garda depan dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkotika.
“Kami akan mengintensifkan deteksi dini, sebagai langkah pencegahan terhadap peredaran gelap narkotika,” tegasnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Deddy Kadullah, dalam pemaparannya menggarisbawahi bahwa perang terhadap narkoba bukan tanggung jawab satu pihak saja.
“Diperlukan kerja sama lintas sektor, sinergi antar instansi, serta peran aktif dari masyarakat,” ujar Deddy.
Sebagai bukti komitmen, kata Dedy, Pemkot telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang fasilitasi P4GN. Payung hukum ini menjadi landasan pelaksanaan program secara terstruktur dan berkelanjutan.
“Salah satu strategi nyata adalah program Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba). Hingga 2024, sembilan kelurahan sudah menyandang status ini, seperti Huangobotu, Tomulabutao, Talumolo, dan Dulalowo. Pada 2025, wilayah ini akan diperluas dengan menyasar Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya,” kata Dedy.
Lebih jauh, Deddy memaparkan bahwa program P4GN juga terintegrasi dalam dokumen besar pembangunan seperti RPJMD 2025–2029 dan program 100 hari kerja Wali Kota Adhan Dambea dan Wakil Wali Kota Indra Gobel.
“Aksi-aksi konkret seperti razia narkoba, razia tempat kos, hingga skrining urine bagi pejabat dan tenaga pengajar, menjadi bagian dari upaya pencegahan,” ungkapnya.
Namun, tantangan tetap ada. Di antaranya keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga profesional, serta rendahnya kesadaran publik terhadap bahaya narkoba. Data survei tahun 2024 menunjukkan bahwa satu kelurahan berada dalam kategori bahaya, tujuh dalam status waspada, 26 siaga, dan 16 dinyatakan aman.
Meski begitu, Pemkot tetap optimistis. Dengan dukungan regulasi nasional, pemanfaatan teknologi, dan keterlibatan semua elemen masyarakat, Gorontalo diyakini bisa keluar dari ancaman narkoba.
“Dengan sinergi yang kuat dan keterlibatan aktif seluruh elemen, kita optimis Kota Gorontalo dapat menjadi wilayah yang benar-benar bersih dari penyalahgunaan narkoba,” pungkas Deddy. (Adv)
