Pojok6.id (DPRD) – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. Kunjungan tersebut guna membahas kebijakan serta mekanisme, penebusan pupuk bersubsidi tahun 2023 dan progres penerbitan kartu tani.
Dalam kunjungan ini, Tim komisi II Deprov Gorontalo yang dipimpin oleh Venny Rosdiana Anwar diterima langsung oleh German Silaen, selaku kordinator bagian evaluasi dan pelaporan, dan Anis Minarwati selaku koordinator subdit pengawasan pupuk dan pestisida.
Venny Rosdiana Anwar mengungkapkan, bahwa jumlah kartu tani se Provinsi Gorontalo, yang terdistribusi baru mencapai 10 persen.
“Jumlah kartu tani se Provinsi Gorontalo, yang seharusnya dimanfaatkan adalah sebanyak 179.078 kartu tani, yang tercetak baru 132.498, yang sudah disalurkan baru 8.592. Ada selisih sebanyak 46.500 sekian yang belum dicetak dan 123.906 yang belum disalurkan,” ungkap Venny, Kamis (2/2/2023).
Sementara itu, pihak Ditjen Sarpras Pertanian Kementrian Pertanian RI, German Silaen menyampaikan, bahwa ada tiga sistem yang digunakan untuk penebusan pupuk, pertama; menggunakan kartu tani bagi yg sudah tersalur kartu tani, dan mesin Electronic Data Capture (EDC).
“Kedua; menggunakan aplikasi t-pubers (aplikasi yang digunakan di kios pengecer untuk menginput data penyaluran pupuk bersubsidi tiap bulannya yang terintegrasi). Ketiga; menggunakan sistem yang berlaku di Provinsi Bali,” ungkap German.
Dalam kesempatan itu juga ia menyampaikan, program yg ada di kementerian terkait pembuatan pupuk organik untuk kelompok tani.
“Untuk mendapatkannya, harus mengajukan proposal melalui Dinas Pertanian ke Kementerian RI,” kata German.
Terinformasi, masih kata German menambahkan, bahwa di Provinsi Gorontalo sudah ada proposal yang masuk ke Kementerian Pertanian. Proposal itu untuk lahan seluas 11.100.
“Harapannya ada perda lahan pangan petani berkelanjutan (lp2b) l untuk melindungi lahan petani,” Tutup German.
