DPRD PROVINSI GORONTALO

Tujuh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menerima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usul inisiatif Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tentang penegakan disiplin protokol kesehatan.

Disatu sisi Provinsi Gorontalo angka penyebaran virus Covid-19 secara nasional berada diperingkat ke 3, setelah Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Selatan. Untuk itu penerbitan Perda tentang penegakan protokol kesehatan yang bisa menjadi…

Adhan Dambea Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menginginkan pembangunan Islamic Center mendapat perhatian dari Badan Anggaran (Bangar). Pasalnya pembangunan Islamic Center ini sudah pernah dicanangkan oleh Gubernur Gorontalo.

Selain itu juga, jajaran Komisi III Deprov menginginkan adanya tambahan fasilitas AC dan juga aksesoris pendukung lainnya. Perbaikan dan penambahan fasilitas di Anjungan tersebut diperkirakan menelan anggaran sebesar 200 Juta Rupiah.

Aliansi Barisan Rakyat-Bersama Rakyat (Aliansi Bar-bar) menegaskan tetap menolak kedatangan Tenaga Kerja Asing, untuk mengerjakan pembangunan PLTU di Tanjung Karang, Kabupaten Gorontalo Utara.

"Penyaluran APD ke Rumah Sakit dan Puskesmas ini saya dibantu oleh rekan-rekan pengusaha, melalui Yayasan Sahati dan juga Yayasan Love Indonesia," Jelas Indriani.

"DTKS yang menjadi dasar penyaluran JPS yang digunakan oleh pemerintah provinsi masih menggunakan input data yang tidak update," ungkap Sofyan.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo Ke 16 dengan agenda penyampaian LKPJ oleh Gubernur digelar melalui video conference, Selasa (21/04/2020). Konsep secara virtual itu dilakukan menyusul pandemic covid-19.

Proses pengerjaan jembatan di Desa Molintonggupo, Kecamatan Suwawa Selatan, Bone Bolango akan segera dimulai. Kesiapan pengerjaan dicek langsung ke lokasi oleh jajaran Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Sabtu (18/4/2020).

Dalam rangka penguatan daya beli masyarakat yang terdampak akibat wabah Covid-19, anggota Banggar Deprov AW.Thalib mengusulkan agar pemrov Gorontalo bisa merelaksasi pinjam ASN dan non ASN pada pihak bank ataupun koperasi.