Pojok6.id (DPRD) – Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama mitra kerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, untuk membahas progres pemanfaatan Kartu Tani di Provinsi Gorontalo.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2 Warsito Somawiyono tersebut, berlangsung di Ruang Rapat Dulohupa Kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (9/1/2022), dan dihadiri mitra kerja OPD Provinsi Gorontalo terkait, diantaranya Dinas Pertanian se-kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dan perwakilan Bank BRI.
Warsito menjelaskan, sejak dibagikannya Kartu Tani pada November 2022 lalu, progres perindistribusian kartu tersebut hanya mencapai 8% hingga awal tahun 2023.
“Ini bisa dibilang bahwa kartu tani programnya masih belum berjalan dengan baik. Padahal kartu ini sangat diharapkan oleh banyak petani untuk mendukung mata pencaharian mereka,” kata Warsito.
Kartu tani ini, lanjut Warsito, sudah disebarkan oleh pemerintah sejak tahun 2021 melalu bank BNI. Akan tetapi karena keputusan pemerintah menegaskan harus melalui Bank BRI.
“Dengan alasan karena infrastruktur yang sudah lebih meluas di seluruh daerah untuk memudahkan masyarakat. Yang jelas kartu tani melalui bank BNI ini sudah tidak bisa digunakan lagi” ungkap Wasito
Ia menambahkan, pihaknya akan meminta kepada Kementerian Pertanian untuk menunda perindistribusian pada 6 bulan pertama di tahun 2023.
“Kita khawatirkan petani tidak akan mendapatkan pupuk, disebabkan masih menggunakan kartu tani yang edukasi penggunakannya masih kurang kepada para petani” pungkas Wasito.
Sebelumnya, pada tahun 2020 lalu pemerintah melalui Kementerian Pertanian meluncurkan kartu tani. Kartu Tani ini menjadi langkah besar pemerintah membantu petani yang ada di Indonesia, untuk memudahkan petani mendapatkan saluran pupuk bersubdisi dan berbagai fasilitas kredit usaha rakyat lainnya. (adv)
