Gorontalo – Ditjen IKP (Informasi Komunikasi Publik) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menginisiasi pelaksanaan diskusi media Forum Merdeka Barat 9 ( FMB 9) dengan mengangkat tema “Pembangunan SDM dan Sektor Pertanian di Gorontalo”. Diskusi yang menghadirkan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie sebagai narasumber, berlangsung di aula Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Rabu, (30/1/2019).
Mentan Andi Amran Sulaiman dalam sambutannya mengatakan pemerintah punya komitmen kuat untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) sektor pertanian merata di seluruh wilayah Indonesia. “Keberhasilan pembangunan adalah keberhasilan bangsa,” kata Mentan.
Mentan pun menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang mampu mendorong sektor pertanian menjadi sektor penopang ekonomi rakyat.
Sementara itu Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan telah merasakan apa yang telah dilaksanakan dan dikerjakan oleh pemerintah pusat baik oleh Presiden hingga ke para menterinya di Gorontalo.
Rusli menjelaskan, saat baru dilantik sebagai Gubernur Gorontalo pada Tahun 2012 lalu, ia langsung melakukan mapping (pemetaan) yang menuju pada satu kesimpulan untuk segera menurunkan angka kemiskinan dengan melakukan berbagai program.
“Pendidikan kami gratiskan, kesehatan kami gratiskan, pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang didalamnya termasuk pertanian, perkebunan dan lainnya terus kami tingkatkan,” ungkap Rusli.
Dari siaran pers yang dikeluarkan oleh Forum Media Bersama 9 (FMB 9) menjelaskan, pada awal 2019, berdasarkan survei pada September 2018, BPS Gorontalo melansir adanya penurunan angka kemiskinan hingga 0,98 poin, yakni menjadi 15,83 persen atau 188,30 ribu jiwa. Padahal pada Maret 2018, angka kemiskinan masih tercatat di 16.81 persen atau sebanyak 198,51 ribu jiwa.
Dibandingkan provinsi lain, posisi Gorontalo (per Maret 2018) berada di urutan kelima terbawah dalam jumlah penduduk miskin. Urutan keempat Maluku, disusul Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Ini merupakan penurunan yang tertinggi se-Indonesia.
Perubahan mendasar yang dilakukan pemprov Gorontalo untuk menekan angka kemiskinan salah satunya dengan memastikan penerima bantuan sosial tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan.
Dimulai dari mengubah sasaran penerima bantuan dan terus mengintensifkan pendataan hingga ke desa-desa untuk mencari siapa saja yang layak menerima bantuan program. Data penerima harus mengacu pada basis data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) atau warga yang benar-benar layak menerimanya.
Selain itu penurunan angka kemiskinan dipengaruhi berbagai program sosial yang dilaksanakan, salah satunya program Bakti Sosial NKRI Peduli yang bergulir di setiap kecamatan seminggu sekali dengan kegiatan berupa operasi pasar murah dan penyaluran santunan dari Baznas senilai Rp100.000 per orang kepada 1.000 warga miskin di setiap wilayah. (adv)
Sumber: Humas Pemprov Gorontalo
