Pojok6.id (DPRD) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo melalui Komisi A, meminta agar Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo untuk lebih masif, didalam melakukan pendataan masyarakat sebagai calon penerima bantuan dari pemerintah.
“Kami meminta Dinas Sosial untuk lebih masif dalam hal pendataan. Karena semua data itu harus berbasis pada data DTKS,” ungkap Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Gorontalo, Dermawan Duming, usai melaksanakan Rapat Kerja Evaluasi Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo Tahun 2023, Senin (6/3/2023).
Disamping melakukan pendataan, Darmawan juga meminta Dinas Sosial untuk mengedukasi masyarakat, agar bagaimana mereka bisa terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan penyaluran bantuan lainnya, seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
“Jangan sampai ada pilih kasih atau lain sebagainya. Apalagi KUBE salah satu program yang cukup sexy. Sehingga kami berharap program ini bisa maksimal, dan sesuai dengan harapan dan tujuan kita semua,” ujarnya.
Tak hanya itu, politisi dari fraksi PDI-P itu mewarning ketika akan memberikan penyaluran bantuan, Dinas Sosial diminta untuk bisa memberikan pemberitahuan, seperti surat masuk terlebih dahulu ke DPRD Kota Gorontalo.
“Sehingga kita di DPRD Kota Gorontalo bisa tahu, bahwa Dinas sosial telah menyalurkan bantuan KUBE dan lain sebagainya,” pungkasnya. (Adv)
