Pojok 6.id (Pemkab Pohuwato) – Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pohuwato rapat bersama Bupati Saipul Mbuinga untuk membahas strategi peningkatan partisipasi vaksinasi Covid-19. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pohuwato, Iskandar Datau mengatakan, salah satu yang dibahas yaitu persoalan minimnya partisipasi ASN, PNS maupun tenaga kontrak terhadap program vaksinasi.
“Ini lebih kepada himbauan bagaimana untuk pelaksanaan dapat dukungan dari semua termasuk kita. Masyarakat saja kita suruh untuk vaksin bagaimana kita. Padahal ini tujuannya baik,” kata Iskandar, Jumat, (27/8/2021)
Dikatakan, fokus pemerintah daerah adalah bagaimana menciptakan kekebalan komunitas. Capaian target vaksinasi yang masih rendah menjadi perhatian utama Bupati Saipul. Apalagi kabupaten Pohuwato secara umum berada pada status zona merah Covid-19.
Jika diperlukan kata Iskandar, Pemerintah daerah akan mempersiapkan sejumlah kebijakan untuk mendorong peningkatan capaian vaksinasi khususnya bagi ASN di Pohuwato.
“Tidak ada cuma itu terbawa di media dan itu statement Gubenur. Kalau memang perlu melakukan itu, akan dilakukan. Kalau misalnya tidak dengan itu para ASN tenaga honor apa semua sudah mengikuti,” lanjut Iskandar
Lebih jauh saat dikonfirmasi terkait apakah pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan serupa dengan pemerintah provinsi Gorontalo. Dimana disebutkan ASN yang menolak divaksin akan berdampak pada penundaan pembayaran honor dan tunjangan ASN, Iskandar menegaskan dirinya tidak memiliki kapasitas mengatur itu.
“Selama tidak ada surat pemberitahuan resmi tidak ada jalan untuk saya melakukan penundaan,” pungkasnya.
Ia berharap ASN tetap fokus bekerja dan tidak mudah terpengaruh dengan berita yang tidak jelas sumbernya. Program pemerintah mensukseskan vaksinasi diminta didukung penuh semua pihak termasuk ASN Pemkab Pohuwato. (Adv/Nal)
