GORONTALO – Aliansi Masyarakat Sipil Gorontalo menyoroti kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan di Provinsi Gorontalo. Dalam kunjungannya ke Gorontalo, Menteri Edhy Prabowo direncanakan akan mengunjungi beberapa desa dan melakukan panen bandeng.
Aliansi Masyarakat Sipil menginginkan Menteri Edhy memperhatian kerusakan hutan Mangrove di Gorontalo yang saat ini kondisinya memprihatinkan karena beralih menjadi daerah tambak perikanan.
Berikut rilis lengkap yang diterima oleh crew pojok6.id dari Aliansi Masyarakat Sipil Gorontalo:
Press Release
Dalam rangka mensejahterahkan masyarakat budidaya perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan berkunjung ke tiga desa yang ada di Provinsi Gorontalo. Desa-desa yang akan dikunjungi tersebut adalah desa Wanggarasi Tengah, Kecamatan Wanggarasi, Desa Mootilango, Kecamatan Duhiadaa, dan Desa Leboto Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020.
Di Desa Wanggarasi Tengah, Edhy akan melakukan pemanenan bandeng pada salah satu tambak milik kelompok budidaya Cahaya Bandeng. Sayangnya sekitar seratus meter dari tambak tersebut adalah pesisir laut. Beberapa akar pohon manggrove yang telah mengering pun tampak dari pelataran tambak yang menjadi lokasi pemanenan, menandakan jika tambak tersebut dibuat dari alih fungsi hutan bakau yang ada di tempat itu.
Berdasarkan catatan Sustainable Coastal Livelihoods and Management (SUSCLAM, 2012), luasan mangrove yang ada di provinsi Gorontalo pada tahun 1998 mencapai 13,243 ha. Kerusakannya pun saat ini telah mencapai 65% dan tambak menjadi penyumbang terbesar kerusakan hutan mangrove tersebut.
Sementara itu, hasil survey RTRW Provinsi Gorontalo pada tahun 2019, di Kecamatan Wanggarasi, yang merupakan salah satu lokasi kunjungan Menteri Edhy Prabowo. Terdapat 1.049,66 ha luasan tambak yang terbentang di tempat itu dan 803,28 ha masuk pada kawasan hutan lindung, lokasi kunjungan Menteri Edhy pun terindikasi masuk pada wilayah hutan lindung yang dialihfungsikan menjadi kawasan tambak.
Menyikapi hal tersebut, Aliansi Masyarakat Sipil Gorontalo menyoroti kedatangan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Gorontalo di masa pandemic COVID-19. Sementara Provinsi Gorontalo sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan berakhir pada tanggal 14 Juni nanti.
Aliasi Masyarakat Sipil Gorontalo, meminta kepada Menteri Edhy Prabowo memperhatikan kondisi hutan mangrove di Provinsi Gorontalo sudah dalam kondisi yang memprihatinkan. Ada kurang lebih 67 persen mangrove di Gorontalo dalam kondisi rusak.
Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya hutan mangrove yang dibuka untuk tambak ikan dan udang oleh masyarakat di lokasi-lokasi Kawasan hutan, baik di Kawasan hutan produksi, hutan lindung bahkan di Kawasan hutan konservasi. Contohnya di Kawasan Hutan Mangrove Cagar Alam Tanjung Panjang, Kabupaten Pohuwato, dari 3.129,46 ha kini hanya tersisa 6,69 pesen saja.
Rencana kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan ke 3 (tiga) lokasi tambak di Gorontalo, perlu diingatkan agar tidak memicu pembukaan tambak baru di Kawasan Hutan Mangrove. Sebaiknya digunakan untuk penyadaran masyarakat terhadap pengrusakan mangrove untuk pembukaan tambak.
Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan harus menegaskan untuk TIDAK mendukung kegiatan budidaya di dalam kawasan hutan. Kementerian Kelautan dan Perikanan harusnya mendukung penegakan hukum pelaku pengrusakan hutan mangrove di Provinsi Gorontalo. Mengingat beberapa kasus pengrusakan mangrove yang marak terjadi sebelumnya hingga saat ini belum ditindaki sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kementerian Kelautan dan Perikanan harusnya menyusun blue print pengembangan budidaya di Indonesia dan mendorong budidaya supra intensif yang minim pengrusakan mangrove dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup terutama buangan limbah dari kegiatan budidaya intensif.
Selain itu, pada situasi pandemic COVID-19 saat ini dihimbau untuk tidak ada kerumunan banyak orang guna mencegah penularan COVID-19. (Rls)
