Pojok6.id (DPRD) – Sekretaris Komisi III DPRD Pohuwato, Al Amin Uduala, menilai pemerintah daerah perlu mensosialisasikan wilayah pertambangan kepada masyarakat, menyusul adanya keputusan pemerintah tentang wilayah pertambangan di Kabupaten Pohuwato.
“Yang terpenting saat ini adalah sosialisasi terhadap titik-titik wilayah pertambangan rakyat, yang masuk kedalam peta WPR. Setelah itu, sosialisasi tentang pengurus izin pertambangan rakyat,” ujar Al Amin Uduala, Rabu (22/6/2022).
Menurutnya, masyarakat harus tahu dengan jelas aturan yang berlaku untuk suatu wilayah yang ditetapkan sebagai pertambangan rakyat. Dirinya berharap, masyarakat tidak salah kaprah dalam menyikapi adanya kebijakan pemerintah melegalkan wilayah pertambangan.
“Itu pasti ada syarat sampai berapa hektare, kedalaman berapa, semua itu diatur. Nah ini harus disosialisasikan kepada masyarakat penambang. Kemudian hal-hal yang disiapkan oleh teman-teman penambang baik personal, koperasi tekait izin itu harus tuntas,” jelas Amin.
Lebih jauh dirinya menyinggung dampak lingkungan, yang timbul dengan adanya wilayah pertambangan. Pemerintah daerah diminta melakukan kajian yang dalam terkait dampak lingkungan.
“Selanjutnya harus dipikirkan juga dampak terhadap lingkungan. Harus dikaji secara menyeluruh kaitan dengan plus minus,” Pungkasnya. (Nal)
