Wagub Gorontalo Buka Sosialisasi Penyusunan Renstra Dinas PUPR

Penyusunan Renstra
Wagub Gorontalo H. Idris Rahim (kiri) memberikan sambutan pada sosialisasi penyusunan Renstra lingkup Dinas PUPR Provinsi Gorontalo di Marina Beach Resort, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kamis (18/11/2021). (Foto : Haris)

Pojok6.id (Gorontalo) H. membuka sosialisasi tahapan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di Marina Beach Resort, Marisa, Kabupaten Pohuwato, Kamis (18/11/2021).

Sosialisasi yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara Dinas PUPR Provinsi Gorontalo akan berlangsung selama dua hari, dari tanggal 18 hingga 19 November 2021.

Wagub Idris Rahim dalam sambutannya mengatakan, penyusunan rencana strategis harus matang dalam artian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu ditegaskan Wagub, perencanaan memerlukan koordinasi, sinergitas, dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Read More
banner 300x250

“Pasti begitu banyak kebutuhan masyarakat, sementara di satu sisi dana yang tersedia tidak cukup. Di sinilah pentingnya sinergitas dan kolaborasi dalam menyusun rencana strategis agar tidak terjadi tumpang tindih program kegiatan,” kata Idris.

Lebih lanjut tutur Idris, pembangunan di bidang infrastruktur harus bisa menjadi pengungkit berkembangnya sektor-sektor lainnya. Pembangunan infrastruktur harus benar-benar strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Perencanaan pembangunan infrastruktur harus tepat sasaran dan efektif dalam penganggaran, serta tersusun dengan standarisasi yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto menjelaskan, sosialisasi tahapan periode tahun 2022-2026 bertujuan untuk mengumpulkan data awal yang akurat. Handoyo menambahkan, melalui sosialisasi tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, sebagai salah satu syarat terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya.

“Sosialisasi ini merupakan komitmen kami dalam memantapkan perencanaan pembangunan infrastruktur, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik melalui pelayanan secara prima,” tandas Handoyo. (adv)

Baca berita kami lainnya di


banner 468x60

Related posts

banner 468x60