JAKARTA – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie menggelar pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto yang didampingi Deputi Bidang Hukum dan penyelesaian Sanggah Ikak Gayuh Patriastomo di kantor LKPP, Kuningan Jakarta, Senin (22/2/2021). Pertemuan ini merupakan konsultasi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka Advice Metode Pengadaan.
Ada 3 hal penting yang dipaparkan Rusli Habibie, antara lain pengadaan barang belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga untuk Rumah Hunian Idaman Rakyat (RHIR) pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pembuatan Hutan Rakyat di luar kawasan hutan (penanaman pohon) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kami merencanakan untuk membuat pengadaan 90 ribu paket sembako dan pengadaan kemasan/tas dengan total anggaran Rp18 miliar,” kata Rusli Habibie.
Rusli menjelaskan paket ini berisi beras, gula pasir, minyak goreng lokal, telur, bawang merah, bawang putih dan cabai lokal. Semua sembako ini diharapkan merupakan produk lokal di kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.
“Sasaran bantuan sosial ini adalah 37.483 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 52.517 KPM (non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS) yang terdampak Covid-19,” ujar Rusli Habibie.
Untuk bantuan sosial RHIR akan dianggarkan Rp9,75 miliar untuk 2 kabupaten dan Kota Gorontalo. Pembangunan RHIR ini akan dilakukan di kawasan kumuh perkotaan dan kabupaten dan untuk masyarakat yang terdaftar di DTKS. Dalam poin ketiga, Rusli Habibie memaparkan perlunya pembuatan hutan rakyat dengan melakukan penanaman pohon.
“Total anggaran pembuatan hutan rakyat senilai Rp6,954 m yang dilakukan secara padat karya,” ujar Rusli Habibie.
Pembuatan hutan rakyat ini merupakan kegiatan untuk pencapaian sasaran prioritas nasional sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara padat karya, melibatkan banyak orang. Area kawasan yang akan ditanami seluas 1.030 ha yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
Kepala Biro Pengadaan Setda Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe menambahkan pertemuan ini menjelaskan metode pengadaan yang disarankan LKPP dengan metode pengadaan langsung untuk efisiensi dan efektifitas kegiatan.
“Data penerima bantuan sosial harus lebih akurat, by name by address,” kata Sultan Kalupe.
LKPP juga menyarankan untuk melibatkan penyedia lokal di kabupaten/kota.
“Dinas terkait harus mengidentifikasi penyedia dan membuat pentabelan penyedia yg dianggap mampu melaksanakan kegiatan,” kata Sultan Kalupe.
Dalam pertemuan dengan LKPP ini Gubernur Gorontalo didampingi Asisten 2 Sutan Rusdi, Kepala Biro Pengadaan Sultan Kalupe, Kapala Dinas Sosial M Nadjamuddin, Kepala Dinas Perkim Aries Ardianto, dan beberapa pejabat lingkup OPD terkait. (adv)
Sumber: Kominfo Provinsi Gorontalo
