Pojok6.id (Gorontalo) – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus menunjukkan komitmennya, dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperkuat kolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui rapat konsolidasi, yang digelar di Aula Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Gorontalo, Jumat (17/4/2026).
Dalam rapat tersebut, isu Anak Tidak Sekolah (ATS) menjadi perhatian utama. Berdasarkan data BPMP Provinsi Gorontalo, jumlah ATS selama periode 2024 hingga 2026 mencapai 25.501 anak, yang menjadi tantangan serius dalam upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, menegaskan bahwa persoalan ATS tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor untuk menghasilkan data yang akurat sekaligus solusi yang tepat sasaran.
“Persoalan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh UPT Kemendikdasmen saja, tetapi harus kita pecahkan bersama. BPMP harus berkoordinasi dengan dinas pendidikan serta catatan sipil, untuk mendapatkan data yang akurat dan presisi terkait ATS ini,” ujarnya.
Data ATS sendiri terbagi dalam tiga kategori, yakni Belum Pernah Bersekolah (BPB) sebanyak 8.269 anak, Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) 10.227 anak, serta Drop Out (DO) sebanyak 7.007 anak.
Kepala BPMP Provinsi Gorontalo, Rudi Syaifullah, mengungkapkan bahwa tingginya angka ATS menjadi faktor krusial, yang mempengaruhi rendahnya angka partisipasi sekolah di daerah.
“Dengan total peserta didik sekitar 245 ribu, angka ATS yang mencapai 25.501 anak tentu menjadi perhatian serius yang harus segera ditangani,” ungkapnya.
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Langkah-langkah itu meliputi pendataan yang akurat, penjagaan agar anak tidak putus sekolah, penyediaan pembiayaan, pendampingan, hingga upaya konkret mengembalikan anak ke bangku sekolah.
Rapat konsolidasi ini turut dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Dari pihak UPT Kemendikdasmen, hadir Kepala Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan serta Kepala Kantor Bahasa bersama jajaran.
Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk keseriusan seluruh pihak dalam meningkatkan mutu pendidikan dan menekan angka ATS di Provinsi Gorontalo. (Adv)
