Pojok6.id (DPRD) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo kembali meraih opini laporan keuangan Wajar Tanpa […]
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo memastikan stok ketersediaan gula pasir Provinsi Gorontalo aman hingga menjelang lebaran. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie usai mengunjungi PT. Pabrik Gula Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, Rabu (6/4/2022).
Pelaksanaan program bantuan sosial di Provinsi Gorontalo telah mencapai target yang diharapkan. Secara keseluruhan, program bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) di tahun 2021 kemarin telah mencapai 100 persen.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melalui tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2021, memastikan akan terus mengawal pembangunan Islamic Center di Kota Gorontalo.
Wakil Ketua Panita Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie meminta Dinas Kesehatan agar anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar 105 milyar rupiah dari total 150 milyar rupiah digunakan untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ainun Habibie sehingga menjadi rumah sakit tipe B.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea pertanyakan janji Gubernur Gorontalo yang akan segera menyelesaikan persoalan tapal batas Sulawesi Tengah (Sulteng) – Gorontalo, tepatnya Antara Kabupaten Buol dan Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut).
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo segera membayar insentif tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Adnan Entengo mengkritik kebijakan pemerintah tentang aturan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng. Ia menyebut kebijakan itu tidak pro rakyat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, mengatakan banjir yang sering terjadi di sejumlah titik di wilayah Kota Gorontalo akan segera teratasi dengan realisasi proyek yang bertujuan untuk penanganan dan pencegahan.
Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo Menyoroti adanya tindakan petugas PLN yang melakukan pemutusan meteran listrik. Tindakan itu dikeluhkan oleh warga sehingga membuat DPRD Provinsi Gorontalo melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak PLN Cabang Gorontalo, Senin (7/2/2021).
“Kami Komisi IV telah memastikan kepada Pemerintah Provinsi tentang proses penyaluran bantuan tersebut” tegasnya saat menggelar rapat kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Sosial dan Biro Kesra Provinsi Gorontalo, pada senin (7/3/2022).
No More Posts Available.
No more pages to load.
