Pojok6.id (Pohuwato) – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Suryaharto Polumulo, menyampaikan bahwa masalah Pilkades Buntulia Barat perlu di seriusi Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga. Ia juga mengatakan, Komisi I DPRD meminta penundaan pelantikan untuk calon kepala desa terpilih di desa itu.
“Sekarang sudah masuk tahapan pelantikan berakhir sama Pak Bupati. Dan ini kalau dipaksakan, BPD akan menuntut ke PTUN. Dan pasti Bupati kalah,” kata Suryaharto Polumulo, Sabtu (3/9/2022).
Ia mengatakan, BPD Buntulia Barat telah memilih untuk menolak melaksanakan pleno Pilkades. Menurutnya atas dasar itu, harusnya tahapan Pilkades Buntulia Barat perlu di tinjau lebih jauh.
“Karena yang mengantarkan hasil kepala desa ke tingkat kabupaten bukan Panitia, tetapi BPD. Karena BPD yang membentuk panitia, BPD juga membubarkan,” Ungkap Suryaharto.
Kata dia, hal ini berbeda dengan data yang ada di Dinas PMD. Mereka mengklaim telah menerima hasil pleno BPD. Sehingga menurut Surya, Bupati perlu mempertimbangkan kembali melakukan pelantikan Kades terpilih di desa itu.
“Demikian juga dasar penerbitan SK itu tetap pleno BPD. Sekarang kan tidak ada pleno, Bupati mau tandatangani SK bahkan melantik, bagaimana itu SK tidak ada dasar, bisa dikatakan ilegal,” Ujarnya.
“Ini untuk menolong Bupati. Karena memang sudah jauh-jauh hari ini persoalan ini sudah di presur terus,” Sambung Surya.
