Pojok6.id (DPRD) – Ketua Fraksi PKB DPRD Pohuwato, Abdullah Diko, menyatakan bahwa sikap PKB tidak hadir dalam rapat paripurna, Kamis, (9/11/2023) kemarin, merupakan sikap politik sebagai kritikan kepada pemerintahan SMS. PKB menilai sejauh ini perancangan anggaran berlansung biasa saja.
“Menghadapi 2024 dengan berbagai macam tantangan kita hadapi, tidak boleh merancang APBD itu biasa-biasa saja. Kita tidak hadir memberikan warning, tapi bukan berarti kita tidak ikut pembahasan,” Kata Abdullah Diko, Jumat (10/11/2023).
Ia mengatakan selama program tidak berpihak pada inovasi yang pro rakyat, PKB akan konsisten dengan pernyataan kritisnya. Merancang APBD 2024 tidak melulu pada proyek fisik, katanya.
“Ini perlu ada program-program penguatan ekonomi yang langsung menyentuh kepada masyarakat, tidak orientasi fisik lagi fisik lagi. Masyarakat butuh digerakkan pertumbuhan ekonominya,” Ungkapnya.
Menyikapi persoalan daerah belakangan ini, pihaknya mendorong terciptanya inovasi. Perhatian pemerintah terhadap pertambangan, pertanian juga dinilai minim. Ia juga mengingatkan, pentingnya belajar dari peristiwa 21 September 2023 lalu.
“Kita melihat persoalan daerah. Kayaknya ada yang kurang, perlu ada langkah inovatif, progresif dari pemerintah untuk menghindari konflik sosial bermunculan lagi kedepan. Pertambangan, sawah dua kali tidak menanam, itu harus dijawab oleh program stimulan pemerintah untuk menutup itu,” Jelasnya.
Meski begitu, pihaknya menyadari 2024 nanti pemerintah daerah diperhadapkan dengan berbagai agenda penting ditengah kemampuan anggaran yang seadanya. Sehingga PKB, akan memastikan perencanaan dan penganggaran tetap berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kita juga menyadari kemampuan daerah terbatas. Dengan keuangan yang pas-pasan ini, program yang ada itu pro rakyat, langsung menyentuh ke masyarakat,” Ujar Diko seraya menegaskan bahwa, “Kita mau lihat responnya gimana.”
