Pojok6.id (Limboto) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Gorontalo di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Selasa (27/10/2026).
Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, saat membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya penanggulangan kemiskinan yang terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan melalui penguatan program pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
Berdasarkan data yang dipaparkan, persentase penduduk miskin Kabupaten Gorontalo pada 2025 mencapai 14,89 persen, turun 1,54 poin dibandingkan 2024 yang sebesar 16,43 persen.
Jumlah penduduk miskin juga menurun dari sekitar 61.910 orang menjadi 56.130 orang.
“Penurunan angka kemiskinan harus menjadi motivasi untuk memperkuat intervensi pemerintah, bukan alasan untuk berpuas diri,” kata Bupati Sofyan.
Meski menunjukkan perkembangan positif, Bupati Sofyan mengingatkan bahwa puluhan ribu masyarakat masih membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah secara berkelanjutan.
Ia menambahkan upaya penanggulangan kemiskinan perlu bertumpu pada tiga aspek utama, yakni peningkatan kualitas pembangunan manusia, pemenuhan pelayanan dasar, dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.
“Program penanggulangan kemiskinan harus disusun berdasarkan data yang akurat. Kita harus mengetahui siapa yang membutuhkan bantuan, apa permasalahannya, program apa yang dibutuhkan, dan bagaimana memastikan intervensi tersebut benar-benar memberikan perubahan,” tegasnya.
Selain itu, Sofyan juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
Pada 2026, dukungan anggaran Pemda Kabupaten Gorontalo untuk program pemberdayaan UMKM mencapai Rp15,75 miliar, yang tersebar pada 12 perangkat daerah pengampu.
Bupati Sofyan pun meminta agar alokasi tersebut, benar-benar mendorong produktivitas dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
“Disamping itu, pemerintah daerah akan mendorong optimalisasi pelatihan vokasi dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), termasuk pembenahan fasilitas agar mampu mendukung peningkatan keterampilan dan kesiapan tenaga kerja,” tandasnya. (Adv)
