Pojok6.id (LIMBOTO) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo diminta menyiapkan anggaran 2022 untuk memasukkan tenaga honorer di program BPJS Ketenagakerjaan.
Hal itu disampaikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Hendra Elvina saat audiensi dengan Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo. Jumat,(3/12/2021).
“ Selain itu kami juga meminta aparat desa yang juga wajib pada tahun 2022 untuk dimasukkan sebagai peserta BPJS kepada Bupati Gorontalo,” Ungkap Hendra.
Menanggapi hal itu, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo menambahkan bahwa pihaknya saat ini akan melayani atau menganggarkan yang benar – benar tenaga honorer di Kabupaten Gorontalo.
“ Tetapi itu harus dilihat regulasinya. Intinya kalau yang ASN dan non ASN di kita sudah ada yang bisa bisa masuk jalur mandiri, yah harus mandiri atau bayar sendiri,” Jelas Nelson
Dan untuk para aparat desa baik ASN maupun non ASN, ia menjelaskan sudah bisa masuk jalur mandiri. Sebab, menurutnya gaji untuk aparat desa yang non ASN sudah masuk standar.
“ non ASN yang ada didesa menurut saya sudah bisa masuk jalur mandiri juga, atau bayar sendiri. Jadi Yang kami akan anggarkan baik asuransi kesehatan maupun asuransi ketenagakerjaan itu yang benar – benar honor di kita yang berjumlah 2000an dan diluar PPPK,”pungkasnya.(Adv/Tiw)
