Pojok6.id (DPRD) – DPRD Kota Gorontalo melalui Panitia Khusus (Pansus) I kembali membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Gorontalo, yang akan menjadi pedoman pengembangan sektor industri untuk 20 tahun ke depan, dalam rapat pansus I, Senin (9/3/2026).
Ketua Pansus I DPRD Kota Gorontalo, Ariston Tilameo, menjelaskan bahwa rapat yang digelar hari ini merupakan pertemuan kedua, antara pansus dan pemerintah daerah dalam rangka mematangkan substansi ramperda tersebut. Menurut Ariston, pembahasan saat ini masih berada pada tahap penelaahan dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota Gorontalo (RPIK), yang menjadi dasar penyusunan regulasi tersebut.
“Pembahasan masih pada tahap dokumen, yakni dokumen RPIK. Dokumen ini kami bahas dengan mengaitkannya dengan naskah akademik, yang menjadi landasan penyusunan Ramperda,” ujar Ariston.
Ia menjelaskan, proses tersebut penting dilakukan untuk memastikan adanya keselarasan antara dokumen rencana pembangunan industri, naskah akademik, serta pasal-pasal yang nantinya akan dituangkan dalam Ramperda.
“Hal ini perlu disinkronkan antara dokumen, naskah akademik, serta substansi pasal-pasal dalam Ramperda itu sendiri,” tambahnya.
Ariston menegaskan bahwa penyusunan Ramperda tentang Rencana Induk Pembangunan Industri merupakan amanat undang-undang yang mewajibkan setiap daerah memiliki dokumen perencanaan pembangunan industri. Dokumen tersebut, kata dia, memiliki fungsi strategis sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan sektor industri secara terarah dan berkelanjutan.
“Ini memang perintah undang-undang. Setiap daerah harus memiliki rencana pembangunan industri,” jelasnya.
Pansus I DPRD Kota Gorontalo menargetkan pembahasan ramperda ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat. Prosesnya diupayakan rampung sebelum Lebaran, atau paling lambat setelah Lebaran tahun ini. (Adv)
