Pojok6.id (DPRD) – Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar rapat terkait pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2021, Selasa (10/5/2022) di Aula I Kantor DPRD Kota Gorontalo.
Ketua Pansus Dekot Gorontalo, Darmawan Duming mengatakan bahwa pada rapat perdana pansus Dekot Gorontalo tersebut, pihaknya telah menyampaikan persoalan-persoalan yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah daerah Kota Gorontalo.
“Pertama dari pembangunan infrastruktur, dimana ada beberapa proyek yang menurut kami, itu tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sudah terjadi keterlambatan dan deviasi yang besar,” ungkapnya.
Sehingga ia meminta kepada pemerintah untuk bisa lebih serius, dan jika sudah tidak memenuhi persyaratan lagi, maka pekerjaan infrastruktur tersebut bisa di carikan solusi, dan yang paling terkahir yaitu harus di putus kontrakan.
“Yang Kedua terkait dengan pelayanan sosial kemasyarakatan, dalam hal ini pedagang-pedagang liar, itu kami minta untuk segera ditertibkan,” ujarnya.
Menurutnya pedagang liar ini menjadi persoalan klasik yang bisa di temukan dimana-mana di sudut kota. Sehingga ia berharap kedepannya pedagang-pedagang liar ini bisa segera ditertibkan kembali.
“Terakhir yaitu terkait dengan penanganan sampah, karena kita tau bersama bahwa sampah di Kota Gorontalo sudah sangat luar biasa banyaknya, dan kami melihat dinas lingkungan hidup tidak maksimal dalam hal pengangkutan sampah yang ada di Kota Gorontalo,” tandasnya. (Adv/Ryn)
