Minim Pendaftar, SMK Di Gorontalo Butuh Peremajaan Fasilitas

Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo berkunjung ke SMK 3 dan SMK 5 Gorontalo. Foto : Dok.Dikbudpora

Gorontalo – Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah kejuruan di Gorontalo, berimbas pada minimnya minat siswa yang ingin bersekolah di . Hal tersebut terungkap saat Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, melakukan kunjungan lapangan ke SMK 3 Gorontalo.

Dalam kunjungannya di SMK 3 Gorontalo, DPRD Provinsi Gorontalo yang didampingi Kepala Seksi Peserta Didik Bidang Pembinaan SMK Dinas Dikbupora Provinsi Gorontalo, mengungkap sejumlah fakta.

Read More
banner 300x250

Saat diwawancara, Sekretaris Komisi IV Hidayat Bouty mengatakan, pengadaan terakhir untuk sarana prasarana di sekolah tersebut, terakhir kali dilakukan pada tahun 80 an. “Terakhir kali dilakukan pengadaan puluhan tahun lalu, sekolah ini membeli peralatan untuk praktek para siswa, setelah itu tak ada lagi,” kata Hidayat.

Selama ini, Hidayat menambahkan, pihak sekolah hanya mengandalkan anggaran yang bersumber dari dana BOS untuk membantu operasional, termasuk peralatan praktek para siswa. “Dana BOS yang jumlahnya terbatas, tentu berpengaruh terhadap ketersediaan dan kesiapan peralatan,” ungkapnya.

Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap minat siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah kejuruan. Informasi beredar dimasyarakat tentang konidisi tersebut berdamapak cukup besar kepada mereka yang ingin bersekolah di SMK.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Seksi Peserta Didik Bidang Pembinaan SMK Dinas Provinsi Gorontalo Siti Maria Lahidjun mengatakan, SMK memang membutuhkan anggaran operasional yang besar. Dan anggaran tersebut nantinya digunakan untuk mengembangkan ketrampilan dan unit produksi.

“Apalagi Presiden RI telah mengeluarkan instruksi terkait revitalisasi SMK. Sebagian besar peralatan mesin di SMK 3, itu diadakan 1984. Jadi sagat dibutuhkan peremajaan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, “Setiap Gubernur nantinya, akan dievaluasi setiap 6 bulan, terkait dengan instruksi tersebut. Karenanya, pada pelaksanaan dari instruksi ini, membutuhkan anggaran yang besar,” kata Siti. (idj)

Baca berita kami lainnya di

Related posts

Related posts

banner 468x60