Pojok6.id (Gorontalo) – Menghadapi kondisi musim kemarau yang cukup panjang, penguatan agroforestri berbasis pangan dan energi melalui program Fasilitasi Agroforestri Pangan dan Energi Perhutanan Sosial (FAPE-PS), dinilai perlu mendapat perhatian bersama.
Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Langkah Strategis Menyukseskan FAPE-PS Tahun 2026, yang digelar Balai Perhutanan Sosial (PS) Manado, Kamis (17/9/2026), di Fox Hotel, Kota Gorontalo.
Kegiatan tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga teknis, akademisi, hingga pengelola kawasan hutan. Hadir Kepala Balai Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Manado bersama jajaran, Kepala Balai PDAS Bone Limboto, Kepala BMKG, para pimpinan perangkat daerah, Kepala Pusat Riset Mikrobiologi Terapan BRIN, Kepala BPKH Wilayah XV Gorontalo, Kepala Balai Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Balai Gakkum Sulawesi, Balai Dalkarhut Sulawesi, serta Kepala Pusat Studi Perhutanan Sosial Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo, diwakili Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Salam Bau, menyampaikan bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu instrumen penting, dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemberian akses kelola kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan, tetapi juga mendorong masyarakat menjadi pelaku utama, dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan perekonomian di tingkat tapak.
“Melalui pemberian akses kelola kepada masyarakat, kita tidak hanya berbicara mengenai pemanfaatan sumber daya hutan, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat menjadi pelaku utama, dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan perekonomian di tingkat tapak,” ujar Abdul Salam.
Ia mengatakan, FAPE-PS Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh pihak, dalam mengembangkan potensi perhutanan sosial.
Keberhasilan program tersebut, kata dia, tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi atau kelompok, melainkan membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, pendamping, dunia usaha, akademisi, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Workshop ini hendaknya tidak hanya menjadi forum untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk melakukan evaluasi, mengidentifikasi berbagai permasalahan di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang konkret dan dapat dilaksanakan,” jelasnya.
Salam berharap workshop tersebut menghasilkan rumusan langkah strategis, rencana tindak lanjut, pembagian peran yang jelas, serta target yang terukur dalam pelaksanaan FAPE-PS Tahun 2026.
Sementara itu, Kepala Balai Perhutanan Sosial Manado, Ojom Somantri, mengatakan workshop tersebut menjadi salah satu upaya untuk menyikapi kondisi musim kering dan kemarau yang cukup panjang. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena berkaitan langsung dengan kegiatan masyarakat, khususnya aktivitas penanaman dalam pengembangan program perhutanan sosial.
“Kegiatan ini adalah salah satu upaya dari kami untuk menyikapi kondisi kita saat ini, karena musim kering dan kemarau yang cukup panjang. Ini perlu kita antisipasi karena ada hubungannya dengan kegiatan kita, khususnya kegiatan tanam-menaman, termasuk teknologinya,” kata Ojom.
Ia menjelaskan, melalui forum tersebut pihaknya ingin menggali berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, sekaligus mendapatkan masukan dari para narasumber mengenai langkah, strategi, maupun teknologi yang dapat diterapkan.
“Ini mungkin kita gali dan cari permasalahan apa yang ada di lapangan, kemudian kita bisa mendapatkan informasi dari para narasumber, kira-kira apa upaya dan strategi dan juga teknologi yang bisa kita gunakan,” ujarnya.
Workshop FAPE-PS diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat pelaksanaan agroforestri di wilayah perhutanan sosial, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan kondisi musim serta menjaga keberlanjutan kegiatan masyarakat di tingkat tapak.
Melalui sinergi lintas sektor, program tersebut diharapkan tidak hanya mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan, tetapi juga memperkuat pengembangan komoditas pangan dan energi, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. (Adv)
