Pojok6.id (Gorontalo) – Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, mendorong kolaborasi konkret antara pemerintah daerah dan Kementerian Kehutanan, dalam menangani persoalan lahan kritis serta memperkuat kelembagaan sektor kehutanan di daerah. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Sektor Kehutanan Provinsi Gorontalo Tahun 2026, yang berlangsung di Aula BPDAS Bone Limboto, Selasa (5/5/2026).
Dalam paparannya, Gusnar mengungkapkan bahwa luas lahan kritis di Gorontalo saat ini mencapai sekitar 304 ribu hektar berdasarkan data terbaru. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga membutuhkan penanganan serius, terukur, dan terkoordinasi.
“Data ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan pusat, agar persoalan lahan kritis ini bisa kita tangani secara efektif,” ujar Gusnar.
Sebagai langkah konkret, Gubernur mendorong penerapan sistem terasering pada lahan pertanian, dengan tingkat kemiringan di atas 30 persen. Upaya ini diyakini mampu menekan laju degradasi lahan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.
Ia mengaku telah mulai berkomunikasi dengan sejumlah kepala daerah di kabupaten/kota, untuk mengimplementasikan program tersebut, meskipun diakui membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar.
“Saya sudah berbicara dengan para bupati untuk mulai mencoba menerapkan terasering. Jika ini terwujud, kita harapkan lahan kritis bisa berkurang secara bertahap,” jelasnya.
Selain terasering, Gusnar juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali program penghijauan secara masif. Ia menyatakan kesiapan pemerintah provinsi, untuk memperkuat komunikasi dengan Kementerian Kehutanan guna mendorong dukungan program strategis bagi Gorontalo.
Tak hanya itu, Gubernur juga menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Gorontalo. Menurutnya, kekayaan dan keunikan flora serta fauna daerah menjadi potensi strategis yang perlu diperkuat melalui kelembagaan yang memadai.
“Kita targetkan pengusulan BKSDA Gorontalo, dibarengi dengan program terasering dan penghijauan. Dengan begitu, pemerintah pusat akan lebih tertarik untuk memberikan dukungan,” ungkapnya.
Berdasarkan data tren 2020–2024, luas lahan kritis di Provinsi Gorontalo meningkat signifikan dari 217.177 hektar pada 2020 menjadi 304.073 hektar pada 2024, atau naik sekitar 40 persen dalam kurun waktu empat tahun. Kabupaten Gorontalo mencatat luas lahan kritis tertinggi sebesar 91.458 hektar, disusul Gorontalo Utara dengan 68.682 hektar pada 2024.
Peningkatan ini menjadi sinyal kuat perlunya intervensi rehabilitasi lahan secara masif dan berkelanjutan, melalui sinergi lintas sektor demi menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Gorontalo. (Adv)
