Pojok6.id (Kota Gorontalo) – Pemerintah Kota Gorontalo bersama BPJS Kesehatan menggelar Forum Komunikasi dan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Utama di ruang kerja Sekda Kota Gorontalo, Kamis (21/05/2026).
Pertemuan ini membahas langkah taktis jaminan kesehatan di tengah pemangkasan anggaran yang dialami oleh kedua belah pihak.
Pihak BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa pemotongan anggaran internal yang cukup besar membuat intensitas forum koordinasi berkurang dari yang biasanya dua kali setahun menjadi sekali setahun.
Meski demikian, BPJS memastikan proses rekonsiliasi data tetap berjalan sesuai jadwal demi menjaga cakupan perlindungan kesehatan masyarakat Kota Gorontalo.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Kota Gorontalo, Ismail Madjid, menjelaskan bahwa proyeksi kebutuhan anggaran untuk iuran penerima bantuan iuran (PBI) APBD dan ASN justru mengalami kenaikan sebesar Rp1 Miliar lebih dari rencana awal Rp21 Miliar menjadi Rp22 miliar.
“Saat ini anggaran yang teralokasi adalah Rp21 miliar. Jika harus naik lagi menjadi Rp22 miliar, kondisi keuangan daerah saat ini sangat terbatas karena sedang melakukan efisiensi,” ujar Sekda Ismail.
Sebagai solusi, Pemerintah Kota Gorontalo meminta Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk segera melakukan pemutakhiran dan verifikasi data kemiskinan bersama Kepala Cabang BPJS.
Langkah sinkronisasi data ini ditargetkan mampu menekan kepesertaan yang tidak tepat sasaran, sehingga anggaran Rp21 miliar yang ada saat ini cukup untuk membiayai iuran warga selama satu tahun penuh. (adv)
