Pojok6.id (Gorontalo) – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo terus mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah, dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi, khususnya kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Upaya tersebut diwujudkan melalui Workshop Pengendalian Kekeringan, Banjir dan Longsor yang diawali dari Kabupaten Bone Bolango, Selasa (12/11/2026).
Kegiatan yang merupakan bagian dari Program RBP REDD+ for Results Period 2014–2016 Green Climate Fund (GCF) Output 2 Tahun 2026 tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala DLHK Provinsi Gorontalo yang diwakili Sekretaris DLHK, Ferdi Adam.
Workshop ini menjadi langkah strategis DLHK dalam memperkuat sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta instansi teknis terkait untuk membangun sistem pengendalian dan penanganan risiko bencana yang lebih terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
Dalam pelaksanaannya, peserta dibekali pemahaman teknis mengenai pemanfaatan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini, identifikasi dan pemetaan wilayah rawan bencana, hingga penerapan langkah-langkah penanganan darurat di lapangan.
Penguatan kapasitas tersebut dinilai penting mengingat bencana hidrometeorologi tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan pangan, menurunkan produktivitas pertanian, merusak infrastruktur, serta mengancam keselamatan masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari agenda roadshow DLHK Provinsi Gorontalo ke sejumlah kabupaten/kota. Sebanyak 30 peserta terlibat dalam workshop tersebut, yang berasal dari Bappeda Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah desa, serta Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan mampu membangun kesamaan persepsi sekaligus memperjelas peran masing-masing instansi dalam mengantisipasi potensi bencana, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan dampak di wilayah masing-masing.
Untuk memperkuat substansi pembahasan, workshop menghadirkan narasumber dari DLHK Provinsi Gorontalo, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Wilayah Gorontalo, Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, serta Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta pihak terkait lainnya.
Melalui kegiatan tersebut, DLHK Provinsi Gorontalo mendorong agar pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh peserta dapat diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Dengan demikian, upaya pengendalian kekeringan, banjir, dan longsor tidak hanya bersifat responsif ketika bencana terjadi, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan dan mitigasi sejak dini.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi fondasi penting dalam membangun daerah yang lebih tangguh terhadap ancaman bencana hidrometeorologi, sekaligus memperkuat perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat di Provinsi Gorontalo. (Adv)
