Pojok6.id (Limboto) - Komisi Pemiihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo tetapkan 40 kursi calon terpilih anggota Dewan […]
“Nah, Relawan Demokrasi yang dibentuk oleh KPU ini disamping tetap menjaga stabilitas angka partisipasi pemilih, juga kesadaran pemilih mendatangi TPS untuk menentukan pilihannya itu juga merupakan bagian yang harus dilakukan oleh Relawan Demokrasi,” kata Salahudin.
“Dibentuknya Relawan Demokrasi diharapkan bukan sekedar mendorong partisipasi, tetapi juga hal terkait yang menguatkan kualitas demokrasi khususnya di Provinsi Gorontalo,” kata Fadli.
“Besok kami pastikan warga binaan sudah terekam semua KTP-el. Terkait pendataan kembali, jajaran Lapas, Dukcapil, dan KPU akan berkerja sama untuk itu dan akan hadir saat perekaman nanti,” ujar Dwi selaku Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua KPU, Fadliyanto Koem. Menurutnya, meskipun pemerintah pusat menargetkan partisipasi pemilih di atas 75 persen namun pihaknya mematok minimal 80 persen.
“KPU akan membaca dan mempelajari salinan Putusan Bawaslu perkara OSO. Putusan tersebut dibahas dalam pleno KPU dan pleno akan mengambil keputusan terhadap Putusan Bawaslu tersebut,” jelas Hasyim.
“Tapi tentu saja caleg perempuan yang mereka pilih, harus memiliki kualitas dan kemampuan yang terukur,” lanjutnya.
“Untuk kotak suara, bilik suara, segel dan tinta di 514 kabupaten kota sudah terdistribusi seluruhnya. Untuk amplop sebagian sudah selesai dilakukan oleh KPU provinsi, dan untuk surat suara baru akan mulai dicetak pada tanggal 2 Januari 2019,” kata Viryan.
Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum terus melakukan persiapan terkait pelaksanaan pesta rakyat lima tahunan tersebut. Salah satunya dengan melakukan persiapan logistik yang akan digunakan dalam Pemilu nanti.
Saat diwawancara, Komisioner KPU Provinsi Gorontalo Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM, Selvi Katili mengatakan, lomba Cerdas Cermat yang dilaksanakan ini merupakan program nasional, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kepemiluan kepada mereka yang saat ini masih SMA, sekaligus menjaring pemilih pemula.
Ramli juga mengatakan, bagi parpol atau calon anggota DPD juga bisa menerima sumbangan lebih dari yang ditentukan, namun dengan tiga syarat.
No More Posts Available.
No more pages to load.
