“Di tahun 2019 terjadi pergeseran anggaran sebesar 5 miliar untuk kepentingan konsultan pada KPDBU, tapi di dalam LKPJ maupun pertanggung jawaban APBD 2019 tidak ada sama sekali mencantumkan kegiatan KPDBU ataupun biaya konsultan ini” Ungkap Adhan Dambea selaku anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.
Ketua Deprov Gorontalo Paris RA Jusuf menyampaikan temuan-temuan pada Laporan pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun anggran 2019, disepakati akan ditindaklanjuti oleh komisi-komisi yang ada sesuai dengan tupoksi.
Agenda rapat yang telah dibahas oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Gorontalo masih akan menunggu kajian hukum dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang penerapan New Normal.
Moh. Kris Wartabone selaku Wakil Ketua Deprov Gorontalo menjelaskan dimasa pandemi Covid-19 ini, pemerintah diwajibkan untuk meringankan beban mahasiswa Gorontalo untuk kembali ke daerah tempat mereka kuliah. Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa adalah mahalnya biaya rapid test.
Dalam rapat itu, anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Az. Salilama mengatakan pihaknya meminta kepada OPD yang jadi mitra kerja untuk memberikan masukan terkait dengan dukungan anggaran untuk setiap program yang dijalankan
Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Gorontalo yang dilaksanakan pada hari Kamis, 25/6/2020 membahas realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Provinsi Gorontalo.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Erwin Ismail Anggota menyoroti aturan surat keterangan sehat bagi warga yang hendak bepergian. Hal itu ia sampaikan usai rapat evaluasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo bersama TAPD, Kamis( 25/6/2020).
Adhan Dambea, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo menilai mekanisme pengelolaan pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo tidak maksimal.
Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) yang merupakan program wajib bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan perlu menjadi perhatian Pemprov Gorontalo. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Sofyan Puhi.
Di masa pandemi covid-19, Komisi II Deprov Gorontalo melakukan kunjungan kerja di Mapolda Gorontalo, Selasa (23/6/2020). Kunjungan kerja itu bertujuan untuk mengkoordinasikan pengawasan pangan di wilayah Gorontalo oleh Satgas Pangan yang dibentuk oleh pihak kepolisian.
