DPRD Provinsi Gorontalo meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Permintaan itu menurut Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf menjadi salah satu kesimpulan setelah melakukan kajian bersama pimpinan dewan terkait hasil pemantauan yang telah dilakukan selama penerapan PSBB.
Peran aktif para guru SMA I Kabila yang mengantarkan soal ujian ke rumah para siswa yang tidak memiliki smartphone mendapat apresiasi dari salah satu anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Nasir Madjid.
Dinas Pendidikan,Budaya dan Olaraga (Dikbudpora) Provinsi Gorontalo diminta untuk memperhatikan sistem zonasi proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV, DPRD Provinsi Gorontalo, Hamid Kuna saat melakukan kunjungan kerja untuk memantau proses pelaksanaan PPDB di SMK Kesehatan Muhamadiyah Kabupaten Gorontalo Utara, (10/6/2020).
Komisi III Deprov Gorontalo memantau pengerjaan pemeliharaan rutin ruas jalan Duhiadaa-Imbodu di Kabupaten Pohuwato, Selasa (9/6/2020).
Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Gorontalo memantau proses penerimaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA I Telaga, Kabupaten Gorontalo.Dalam proses PPDB, Komisi IV berharap kepada panitia pagar proses penerimaan siswa tersebut bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.
Penundaan ibadah haji oleh pemerintah Republik Indonesia untuk musim Haji 1441 H yang diakibatkan pandemi Covid-19 Ditanggapi oleh Adnan Entengo, selaku anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Keadilan Sejahtera.
Komisi I DPRD Gorontalo mengunjungi Pelabuhan Bumbulan Kabupaten Pohuwato, Minggu (7/6/2020). Kunjungan itu bertujuan untuk melihat langsung kesiapan fasilitas publik dalam rangka menuju tatanan kehidupan baru (New Normal), yang akan diberlakukan oleh pemerintah setelah masa akhir PSBB jilid III.
Kebijakan pemerintah desa Kaliyoso, Kabupaten Gorontalo dalam penyaluran Bantuan langsung pangan daerah (BLPD) diapresiasi oleh Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam penyaluran, pemerintah desa Kaliyoso mengambil kebijakan untuk tidak berpatokan pada DTKS dari Dinas Sosial. Hal itu tidak terlepas dari jumlah warga yang wajib menerima bantuan cukup banyak.
Nasir Majid Aleg Deprov dari Komisi II, pada masa pemberlakuan PSBB tahap III harap agar pemerintah memberikan kelonggaran kepada masyarakat di sektor ekonomi.
Proyek pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo selama masa pandemi Covid-19 akan dikawal oleh Komisi III Deprov Gorontalo.
