Paris Ra Jusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan menindaklanjuti hasil laporan yang dilakukan oleh BPK RI dan Kemendagri terkait dengan pertanggung jawaban keuangan pemerintah provinsi Gorontalo Tahun 2019, Badan Anggaran sendiri juga telah memberikan laporan evaluasi melalui rapat paripurna.
“Sebab, satu orang anggota DPRD saja untuk perjalanan dinas baik diluar maupun dalam daerah tidak mencapai Rp 12 miliar. DPRD secara terbuka dan proaktif jika ada audit perjalanan dinas yang dianggap tidak rasional. Yang pasti kami tetap proaktif,” lanjutnya.
Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo bersama TAPD, membahas hasil evaluasi dari BPK RI dan Kementerian Dalam Negeri tentang laporan pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (3/08/2020).
“Ibrahim sebagai wali kota lontarkan pernyataan yang bagi saya Ini mencerminkan ketidak pahaman, karena paripurna yang dilakukan oleh DPRD terkait dengan pandangan akhir fraksi LPP APBD tahun 2019 adalah Paripurna resmi,” ungkap Murat Polisiri.
Menanggapi persetujuan ini, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin saat diwawancara menyampaikan terimakasih kepada para fraksi atas disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tahun 2019 tersebut.
Dalam tuntutannya, massa FPMI menekankan dua isu yang disampaikan kepada Wakil Ketua II Deprov Gorontalo, Sofyan Puhi. Diantaranya ,isu nasional yang meliputi penolakan Omnibus Law serta menolak PHK oleh perusahaan dengan alasan pandemi Covid-19.
Wakil Ketua I DPRD Kota Tidore Kepulauan, Mochtar Djumati, saat dikonfirmasi mengatakan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah menggelontorkan angaran sebesar Rp 10 milyar, dengan harapan di kelola dengan baik oleh Perusda AMAN Mandiri.
Dinas PUPR Provinsi Gorontalo Jembatan dinilai perlu melakukan intervensi terhadap perbaikan jembatan penghubung antara Desa Talulobutu dan Desa Bendungan, Kabupaten Bone Bolango.Sebelumnya jembatan itu rusak setelah terjadi abrasi sungai pada dua pekan lalu.
Dalam Rilis yang diterima redaksi Pojok6.id, kunjungan Komisi I Deprov Sulut itu diterima langsung oleh Sekretaris Dewan Mitran Tuna. Dalam penyampainnya ke jajaran Komisi I Deprov Sulut ia menjelaskan saat ini pimpinan maupun anggota DPRD Provinsi Gorontalo lebih banyak kegiatan dalam daerah
Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menghadiri kegiatan penghijauan kawasan penyanggah hutan serta pencanangan desa wisata, di Desa Tulabolo,Kabupaten Bone Bolango, Rabu (22/07/2020).
